RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Berdasar data badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) per 30 April di angka 16,35 persen. Di sisi pendapatan masih 27,18 persen.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi BPKAD Bojonegoro Anie Susanti Hartoyo memaparkan, pada pendapatan asli daerah (PAD) terjadi serapan 36,32 persen atau Rp 394,7 miliar dari pagu Rp 1,08 triliun.
Rinciannya pajak daerah realisasi 28,71 persen atau Rp 82,1 miliar dari pagu Rp 286,1 miliar; retribusi daerah 26,89 persen atau Rp 156,2 miliar dari Rp 580,9 miliar; hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan 110,55 persen atau Rp 118,3 miliar dari Rp 107 miliar; dan lain-lain PAD yang sah 33,72 persen atau Rp 37,8 miliar dari Rp 112,3 miliar.
Baca Juga: Belum Semua Desa Tuntas, BPN Bojonegoro Usulkan Sebagian Anggaran PTSL dari APBD
Kemudian, pendapatan transfer di angka 24,15 persen dari pagu Rp 3,2 triliun atau Rp 792,5 miliar. Meliputi dana bagi hasil (DBH) 21,53 persen atau Rp 282 miliar dari Rp 1,3 triliun; dana alokasi umum (DAU) 32,55 persen atau Rp 398,7 miliar dari Rp 1,2 triliun; dan dana alokasi khusus (DAK) 17,84 persen atau Rp 85,7 miliar dari Rp 480,1 miliar.
Sementara, di sisi belanja serapan di angka 16,35 persen atau Rp 1,02 triliun dari pagu Rp 6,3 triliun. Rinciannya di belanja operasi 20,63 persen atau Rp 800,6 miliar dari Rp 3,8 triliun; belanja modal 1,52 persen atau Rp 14,5 miliar dari Rp 953,7 miliar; belanja tidak terduga 0,04 persen atau Rp 252,5 juta dari Rp 533,9 miliar; dan belanja transfer 23,01 persen atau Rp 214,4 miliar dari Rp 932 miliar.
Anie menerangkan, di sisi pendapatan terjadi penurunan signifikan. Banyak di DBH. Namun, dialihkan langsung jadi makan bergizi gratis (MBG) hingga sekolah rakyat (SR). ‘’Banyakan DBH turunnya (dibanding dana desa, red), tapi dialihkan langsung jadi MBG, SR gitu,’’ beber dia. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana