RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Program gerakan beternak ayam petelur mandiri (gayatri) mendapat sorotan dari berbagai kalangan, mulai politisi hingga akademisi.
Program ini dinilai masih sebatas bagi-bagi input, belum membangun ekosistem. "Pemilihan KPM (keluarga penerima manfaat) dengan serius ditemukan KPM ingin merubah kondisi ekonomi dan KPM yang sekadar hanya ingin dapat bantuan," kata Dosen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Bojonegoro (Unigoro) Mustofa, Selasa (5/5) malam.
Dia melanjutkan, melihat kondisi terkini dengan sebagian besar KPM menjual ayam dan kandang maka mengandung dua indikasi. Di antaranya KPM tidak serius dan menganggap rugi antara pakan dan telur dihasilkan serta KPM serius belajar bagaimana memberi pakan tercukupi sambil diberi pakan pabrikan ayam petelur.
"Tinggal bagaimana komitmen pemerintah, apakah punishment (hukuman) akan dilakukan atau pembiaran. Karena masyarakat perlu dididik untuk komitmen secara mental dalam pengentasan kemiskinan," ujar dia.
Menurutnya, masih banyak KPM yang merawat ayam dan bisa menambah pendapatan keluarga dan kecukupan protein bagi tetangga kanan kiri. "Karena mampu membeli telur dengan harga terjangkau," katanya.
Baca Juga: Temuan DPRD Bojonegoro di Lapangan: KPM Gayatri Jual Kandang dan Ayam, Perlu Ditingkatkan Pengawasan
Sementara itu, dosen lainnya Retno Muslimawati menyampaikan, dari berbagai sumber baik masyarakat pengelola hingga yang mengamati, program ini dinilai belum maksimal hasilnya. Tapi, belum tentu gagal. Justru menjadi momentum evaluasi agar tidak jadi program yang habis anggaran, habis cerita.
Retno menyampaikan, dari rapat Komisi B DPRD dengan dinas peternakan dan perikanan (disnakkan) ada dua sinyal bahaya. Yakni KPM mau jual aset produktif, tidak melihat ayam sebagai mesin uang, rugi, atau butuh uang cepat dan belum maksimal hasil ternak atau ada gap antara bantuan diberi dengan kapasitas KPM. Diberi ayam tapi pakan mahal, ilmu vaksin kurang hingga pasar tidak ada.
Namun, lanjut Retno dari pembahasan bersama banyak elemen itu, gayatri masih bisa mendukung ekonomi kabupaten. Syaratnya, stop fokus di ayam, benahi rantai hulu-hilir, dan skema kelompok bukan individu. "Bisa dukung ekonomi kalau orientasinya digeser dari distribusi ke profitabilitas KPM," tutur dia.
Dia menambahkan, harus ada evaluasi mendesak yang dilakukan disnakkan dan Komisi B DPRD. Retno menyarankan Komisi B DPRD untuk meminta disnakkan membuat forum dengar pendapat KPM gagal dalam dua minggu ini. "Undang 20 KPM yang mau jual kandang. Tanya langsung, apa yang bikin mereka menyerah. Jawaban mereka adalah cetak biru perbaikan program," tegas dia. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana