RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Puluhan massa aksi Hari Buruh memadati halaman depan pintu masuk DPRD, kemarin (1/5) siang. Mereka menyuarakan 17 tuntutan. Aksi diwarnai sejumlah orasi dari berbagai elemen, mulai dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Solidaritas Perempuan (SP), Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI), hingga Gerakan Muda Melawan (Germula).
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Hari Buruh, Lukman Hakim, menegaskan bahwa buruh masih berada dalam situasi yang tidak adil akibat rendahnya upah, ketidakpastian status kerja, serta lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak dasar pekerja. Aliansi yang diberi nama Aliansi Buruh Bojonegoro itu, lanjut dia, menilai regulasi ketenagakerjaan saat ini belum sepenuhnya berpihak pada buruh.
"Melalui momentum May Day 2026, Aliansi Buruh Bojonegoro menegaskan kondisi ini tidak dapat terus dibiarkan. Diperlukan langkah konkret dan keberpihakan nyata dari pemerintah untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan secara menyeluruh, adil, dan berkelanjutan," ujarnya.
Tujuh belas tuntutan disampaikan dalam aksi yang diikuti mayoritas perempuan tersebut. Antara lain menuntut kenaikan upah buruh sesuai kebutuhan hidup layak, menghentikan praktik upah murah, serta menghapus sistem kerja kontrak berkepanjangan dan praktik alih daya (outsourcing) yang merugikan buruh.
Baca Juga: May Day Momentum Merefleksikan Kesejahteraan Buruh: Upah Buruh Masih Belum Layak
Kemudian, menuntut kepastian status kerja dan jaminan kerja yang layak bagi seluruh pekerja; menegakkan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan secara tegas dan transparan; memenuhi hak-hak dasar buruh, termasuk cuti haid, cuti melahirkan, dan hak berserikat; serta menghentikan praktik union busting dan melindungi kebebasan berserikat.
Selanjutnya, menuntut pengangkatan tenaga honorer—termasuk guru dan tenaga PPPK paruh waktu—menjadi ASN penuh; memberikan perlindungan menyeluruh bagi buruh migran dari eksploitasi dan kekerasan; menghapus diskriminasi terhadap perempuan buruh dan kelompok rentan lainnya; serta mewujudkan akses kerja yang adil bagi penyandang disabilitas.
Tuntutan lainnya yakni menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan; merevisi regulasi ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada buruh; menegakkan standar keselamatan dan kesehatan kerja secara ketat; serta menghentikan eksploitasi berbasis gender dalam dunia kerja.
Selain itu, menuntut terwujudnya pendidikan yang adil, inklusif, dan tidak dikomersialisasi; melindungi pekerja sektor informal dan digital; serta menjamin kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal perjuangan buruh sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama," ajaknya. (yna/zim)
Editor : Yuan Edo Ramadhana