RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa usulan terkait penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa tidak perlu lagi dipertanyakan karena saat ini sudah dalam proses penyelesaian.
Hal itu disampaikan saat kegiatan Medhayoh, program dialog langsung pemerintah daerah bersama masyarakat yang digelar di Desa Sudah, Kecamatan Malo, Kamis (30/4).
Program ini menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun usulan secara terbuka kepada pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wahono meminta warga memanfaatkan forum sebaik mungkin untuk menyampaikan pertanyaan maupun masukan secara langsung.
Baca Juga: Dispensasi Nikah di Bojonegoro Masih Tinggi, Bupati Ingatkan Pentingnya Pendidikan Anak
“Silakan aktif bertanya mumpung Bupati hadir,” ujarnya.
Selain itu, Wahono juga memberikan pesan khusus kepada para kepala desa agar bersikap netral dan adil saat merekomendasikan warga masuk dalam data penerima bantuan sosial maupun beasiswa pendidikan.
“Jangan pilih kasih. Meski itu keluarga, saudara, atau teman sendiri, kalau tidak layak menerima bantuan jangan dimasukkan. Pilihlah yang paling layak,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah daerah saat ini berbasis data riil sesuai kondisi lapangan. Namun demikian, pemerintah juga menghadapi keterbatasan anggaran karena harus mendukung program prioritas pemerintah pusat, termasuk KDMP dan MBG.
Karena itu, Wahono meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program-program tersebut. Jika ditemukan ketidaktepatan sasaran atau kualitas layanan yang kurang baik, warga diminta segera melapor kepada kepala desa maupun pihak terkait.
“Misalnya program MBG, kalau makanan yang disajikan ke anak-anak kurang layak atau kurang sehat, langsung sampaikan ke kepala desa maupun pengelolanya,” katanya.
Bupati juga mengajak para kepala desa menghidupkan kembali budaya gotong royong agar masyarakat semakin guyub, rukun, dan memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan.
Ia mencontohkan upaya penghijauan desa dengan mengusulkan bantuan tanaman ke Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro sehingga jalan desa menjadi lebih rindang, sejuk, dan nyaman dipandang.
Sementara itu, Wakil Bupati Nurul Azizah menyampaikan dua program prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 yang mulai berjalan, yakni sektor pertanian dan kesehatan.
Di bidang pertanian, pemerintah fokus menangani persoalan air, pupuk, harga pascapanen, hingga serangan hama. Khusus di Kecamatan Malo, persoalan hama akan ditindaklanjuti bersama dinas terkait.
Sedangkan di bidang kesehatan, Nurul menyebut layanan kesehatan Bojonegoro kini semakin maju dan menjadi salah satu yang terbaik di wilayah sekitar.
Di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo misalnya, kini sudah tersedia layanan kemoterapi bagi pasien kanker. Jika sebelumnya warga harus dirujuk ke Surabaya, kini penanganan bisa dilakukan di Bojonegoro.
Selain itu, rumah sakit juga telah memiliki layanan catlab untuk penanganan jantung seperti pemasangan ring, serta layanan GSA untuk penanganan penyumbatan pembuluh darah otak.
Menurutnya, peningkatan layanan kesehatan yang didukung alokasi APBD turut berdampak pada naiknya angka harapan hidup masyarakat Bojonegoro berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). (*/tih)
Editor : Yuan Edo Ramadhana