RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pemkab Blora tancap gas menekan kemiskinan. Tak tanggung-tanggung, sekitar 11 ribu aparatur sipil negara (ASN) bakal dikerahkan untuk turun desa melakukan pendataan sosial ekonomi warga. Langkah ini diproyeksikan mempercepat penyusunan data kemiskinan yang lebih akurat dan berbasis kondisi ril di lapangan.
Pencanangan dilakukan dalam program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026 di ruang pertemuan Setda Blora, Selasa (21/4). Bupati Blora Arief Rohman menegaskan, keterlibatan ASN menjadi kunci untuk memperkuat validitas data yang selama ini kerap menjadi persoalan.
‘’Di Blora ada sekitar 11 ribu ASN. Nantinya akan kita formulasikan agar bisa terlibat dalam pendataan, sehingga data kemiskinan dan pengangguran benar-benar presisi,” ujarnya.
Menurut dia, sinkronisasi data daerah dengan indikator Badan Pusat Statistik (BPS) wajib dilakukan. Dengan begitu, proses verifikasi dan validasi tidak hanya administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi faktual warga.
Baca Juga: Panggil BKPSDM, DPRD Blora Desak Pemkab Segera Isi Jabatan Kosong
Arief menekankan, desa harus menjadi subjek pembangunan. Artinya, seluruh perencanaan kebijakan harus bertumpu pada data yang dihimpun dari desa, bukan sekadar asumsi.
‘’Basis data semuanya dari desa. Harapannya, seluruh desa di Blora bisa menerapkan Desa Cantik Statistik,” tegasnya.
Selain itu, program tersebut akan diintegrasikan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) desa. Pemkab juga menyiapkan desa percontohan sebagai role model untuk direplikasi ke wilayah lain.
Sementara itu, Kepala BPS Blora Rukhedi menyebut, selama ini banyak lembaga mengambil data desa melalui beragam aplikasi. Namun, kemampuan sumber daya manusia di desa belum merata dalam mengelola data tersebut.
‘’Perlu standarisasi sekaligus penguatan kapasitas agar data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Menurutnya, Program Desa Cantik 2026 diarahkan untuk meningkatkan literasi statistik masyarakat desa, menstandarkan pengelolaan data, sekaligus mendorong pemanfaatan data agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Tahapannya dimulai dari pelatihan pada Maret, pendataan lapangan 1 Mei–31 Juli, hingga penilaian pada Agustus–September 2026. ‘’Tahun ini, tiga desa diusulkan sebagai percontohan, yakni Kapuan (Cepu), Gayam (Bogorejo), dan Bogowanti (Ngawen),” jelasnya. (hul/ind)
Editor : Yuan Edo Ramadhana