RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM — Harapan panjang masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya untuk segera memiliki jalan tol harus dipendam. Meski jalan tol Ngawi–Bojonegoro–Tuban (Ngaroban) telah masuk dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional (RUJJN) periode 2025–2029 melalui Keputusan Menteri PUPR No. 367/KPTS/M/2023, proyek ini belum termasuk dalam daftar prioritas pembangunan tol yang akan dilaksanakan pada 2026. Proyek ini kemungkinan besar baru bergerak beberapa tahun mendatang setelah urusan teknis, pembiayaan, dan pembebasan lahan rampung.
Prioritas Jalan Tol Tahun 2026
Masuknya proyek ke dokumen RUJGN bukan jaminan langsung dibangun. Dokumen itu hanya menunjukkan rencana jangka menengah pemerintah untuk penataan jaringan jalan nasional. Sedangkan pembangunan fisik tol bergantung pada kesiapan finansial, studi kelayakan, pembebasan lahan, dan prioritas anggaran tahunan. Sementara itu, Kementerian PUPR memilih fokus pada ruas tol yang sudah lebih siap secara teknis dan administratif untuk kick-off konstruksi di 2026.
Mengacu berbagai media nasional, dalam daftar 10 proyek tol yang menjadi andalan pembangunan era 2025–2026 melalui skema KPBU maupun prioritas nasional, Ngaroban tidak termasuk. Yang tercatat antara lain adalah ruas tol seperti:
- Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar (KLBM) – Jawa Timur
- Tol Serang–Panimbang – Banten
- Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo – Jawa Tengah–DIY
- Tol Kediri–Tulungagung – Jawa Timur
- Tol Probolinggo–Banyuwangi – Jawa Timur
- Tol Jakarta–Cikampek II Selatan – Jawa Barat
- Tol Yogyakarta–Bawen – Jawa Tengah
- Tol Akses Pelabuhan Patimban – Jawa Barat
- Tol JORR Elevated Cikunir–Ulujami – DKI Jakarta
(daftar luas proyek tol prioritas sesuai skema PUPR/KPBU)
Meskipun Ngaroban belum dibangun, pemerintah tetap menargetkan sejumlah ruas tol untuk siap beroperasi pada 2026, salah satunya melalui lanjutan paket kerja dari tol yang sudah berjalan pengerjaannya. Menurut rencana PUPR, sekitar 308,70 km jalan tol baru ditargetkan selesai dan bisa mulai melayani publik pada tahun 2026. Ini merupakan bagian dari upaya mempercepat konektivitas nasional dan mengurangi waktu tempuh antardaerah.
Data terbaru menunjukkan tol nasional telah menembus lebih dari 3.092 km sepanjang akhir 2025, dan tambahan tol siap pakai sekitar 308 km di 2026 akan menaikkan total jaringan bebas hambatan nasional menjadi sekitar 1.385 km yang beroperasi dari tahun 2020–2026.
Dampak Penundaan bagi Bojonegoro
Penundaan pembangunan tol Ngaroban memiliki sejumlah konsekuensi:
- Pertumbuhan ekonomi lokal lebih lambat, terutama sektor agribisnis dan manufaktur yang butuh jalur logistik cepat.
- Investasi baru cenderung menunda ekspansi, karena aksesibilitas masih mengandalkan jalur nasional yang padat.
- Pembebasan lahan belum dimulai, sehingga pemilik tanah yang menanti kompensasi belum bisa mendapatkan kepastian.
- Mobilitas warga antarwilayah tetap mengandalkan jalur lama, yang rawan macet dan memakan waktu.
Meski demikian, warga Bojonegoro dan sekitarnya masih bisa optimistis. Masuknya Ngaroban ke dalam RUJGN dipandang sudah menjadi landasan kuat. Artinya, proyek ini bukan wacana, hanya saja realisasinya membutuhkan waktu.
Jalan Tol Tetap Jadi Prioritas Nasional
Walau Ngaroban belum dibangun di 2026, pemerintah menyatakan komitmen pembangunan jaringan tol tetap menjadi prioritas jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur di seluruh Indonesia. Ini tercermin dari penetapan belasan proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) dan skema prioritas pembangunan yang terus disiapkan hingga 2029. (feb)
Editor : Yuan Edo Ramadhana