RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Masalah kemiskinan belum rampung, anggaran bantuan sosial (bansos) berencana dikepras. Susutnya lebih besar dibanding belanja pegawai.
Mencapai Rp 69,9 miliar di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026.
Berdasarkan nota keuangan R-APBD 2026, arah kebijakan pembangunan Pemkab Bojonegoro searah dengan tema atau isu pembangunan prioritas nasional.
Di antaranya penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; program makan bergizi gratis (MBG); program stunting dan kemiskinan ekstrim; serta pengendalian inflasi di daerah.
Dilanjutkan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; dukungan swasembada pangan, dan pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Kami berharap seluruh kebijakan, program, kegiagan, dan subkegiatan di R-APBD 2026 dibahas ecara efektif, efisien, dan akuntabel," kata Bupati Bojonegoro.
Berdasar nota keuangan R-APBD 2026, belanja bansos 2025 dianggarkan Rp 170,8 miliar, menjadi Rp 100,9 miliar di 2026. Berkurang Rp 69,9 miliar atau 40,9 persen.
Choirul Anam selaku Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro sekaligus juru bicara (jubir) Fraksi PAN-BNR mengungkapkan pandangannya. Menyarankan agar bansos tetap dianggarkan kembali. Sebab, belum semua warga miskin menerima program pengentasan, salah satunya gerakan ayam petelur mandiri (gayatri).
Pihaknya mendorong bansos disalurkan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program serupa dari pemerintah pusat atau provinsi. "Kami cukup optimis target penurunan angka kemiskinan, maka dari itu menyarankan agar bansos tetap dianggarkan kembali," ujar Choirul, sapaannya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana