RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Peringatan keras terhadap dapur makan bergizi gratis (MBG) yang tak sesuai standar sempat digaungkan. Bahkan, terdapat peringatan penutupan paksa pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Terutama bagi yang belum mengantongi sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).
Namun itu kemungkinan hanya sebatas peringatan saja. Sebab, kini hampir seluruh dapur MBG mengantongi SLHS. Setidaknya terdapat 58 SPPG yang sudah mengantongi persyaratan itu.
Sebelumnya SPPG di Blora diwanti-wanti akan ditutup bila tak memiliki SLHS. Peringatan itu disampaikan secara serius oleh Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG. Bagi SPPG yang tak memiliki SLHS pada awal November akan ditutup.
Dia menegaskan, jika segera tak memenuhi standar, pihaknya tak segan akan menutup dapur tersebut. ‘’Sesuai arahan BGN, kalau sampai November gak ada perkembangan, saya akan tutup dan laporkan ke BGN,” terangnya.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Blora, Artika Diannita menyebut, sebenarnya ada 63 SPPG. Namun baru 58 SPPG yang beroperasi. Sementara 5 SPPG lainnya proses pengajuan operasional.
‘’Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah SPPG sudah punya SLHS 58. Sebenarnya ada 63 yang mengajukan. Yang lima nunggu penerbitan," katanya.
Menurutnya, lima SPPG yang belum memiliki SLHS juga belum beroperasi dan asih berproses. Sehingga tak dilakukan penutupan. ‘’Sehingga tidak menjadi sasaran yang ditutup,’’ ujarnya.
Secara keseluruhan, diakuinya, Blora membutuhkan 73 SPPG. Meski baru 63 yang terdata, tapi banyak yang sudah mengajukan. Sehingga tidak ada kekurangan.
‘’Dengan adanya penambahan SPPG, nanti akan ada skema pembagian porsi,’’ tuturnya. (hul/ind)
Editor : Yuan Edo Ramadhana