RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menaruh dana Rp3,6 triliun di kas daerah (kasda) mendapat kritikan.
Meski dinilai sebagai langkah hati-hati dalam pengelolaan fiskal, sejumlah kalangan akademisi menekankan agar dana tersebut segera dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat.
Ketua STIE Cendekia Bojonegoro Nurul Mazidah mengatakan, kebijakan Pemkab menaruh dana pada kasda dalam jumlah besar sebagai bentuk kehati-hatian.
Menurutnya, hal tersebut baik. Namun, jangan sampai uang tersebut mengendap terlalu lama. Karena masyarakat juga menunggu manfaatnya dalam bentuk pembangunan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bojonegoro.
“Jadi, kehati-hatian itu perlu diimbangi dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan transparan,” ujarnya.
Sementara itu, Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Bojonegoro Awaludin Ridwan mengatakan, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) bukan karena direncanakan. Misal, disebabkan karena efisiensi belanja karena harga lelang lebih rendah diabnding pagu.
Berbeda dengan silpa yang direncanakan, itu berarti disebabkan karena adanya perencanaan pembangunan yang kurang matang tahun ini. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat.
“Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro akan melambat karena instrumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan salah satu stimulus untuk meningkatkan perekonomian,” terangnya. (ewi/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana