RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro bulan ini mengalami perubahan. Alasannya menyesuaikan situasi dan kondisi nasional.
"Iya, ada perubahan," kata Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bojonegoro Suprapto, Minggu (7/9).
Berdasar jadwal perubahan jadwal kegiatan, semula rapat kerja yang diadakan dua hari pada 3-4 September berubah menjadi 8-9 September. Kegiatan hari pertama meliputi evaluasi absensi kehadiran anggota, sekolah rakyat (SR) dan bantuan sosial (bansos) untuk penurunan angka kemiskinan, dan kerja sama BPJS Kesehatan dengan BLUD RSUD.
Kemudian, penyempurnaan atas hasil fasilitasi gubernur terhadap rancangan peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara DPRD, pemilihan kepala desa (pilkades) pergantian antarwaktu (PAW) secara musyawarah desa (musdes), serta kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah kabupaten (pemkab).
Selanjutnya, hari kedua membahas penyempurnaan hasil fasilitasi gubernur atas Raperda tentang Dana Abadi Pendidikan Daerah, tindak lanjut tuntutan ganti rugi tanah warga Jalan Pemuda (Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Kota), dan MoU pembagian hasil kerjasama PI Blok Cepu. Jadwal lain tidak mengalami perubahan kecuali kunjungan kerja 7-9 September ditunda.
Pria kerap disapa Prapto itu melanjutkan, perubahan jadwal kegiatan ini menyesuaikan sikon secara nasional dengan menimbang eskalasi politik saat ini. Misal aksi massa di beberapa wilayah termasuk Bojonegoro.
"Dari berbagai elemen seperti komunitas (ojek online atah ojol) dan mahasiswa atau pergerakan juga sudah menyampaikan aspirasinya. Untuk lebih jelas perubahan ini bisa dikonfirmasi ke ketua (DPRD)," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar membernarkan adanya perubahan jadwal kegiatan DPRD bulan ini. Karena menyesuaikan sikon seperti adanya aksi massa. "Benar, menyesuaikan sikon saat ini. Ada aksi massa," beber dia. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana