RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro rampung menggelar reses masa sidang II, Selasa (26/8).
Berdasar Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bojonegoro, reses masa sidang II digelar 24-26 Agustus. Menjaring aspirasi konstituen di setiap daerah pemilihan (dapil).
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menggelar reses di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno pada Senin malam (25/8). Dihadiri sebanyak 300 konstituen.
"Selain menyerap aspirasi juga memberi solusi dari kegelisahan masyarakat," tutur Umar, sapaan akrabnya.
Dia mengungkapkan, mengoptimalkan reses satu kali. Membahas setidaknya dua pekerjaan rumah (PR) pemerintah kabupaten (pemkab).
Di antaranya pertanian dan penurunan angka kemiskinan dalam kesejahteraan masyarakat. Dia menjelaskan, mayoritas masyarakat Bojonegoro bekerja sebagai petani.
Sehingga, pemkab harus fokus dan mengintervensi. Dapat melalui pertanian modern seperti sayur-sayuran yang memiliki dampak ekonomi dan perputaran uang secara cepat.
Serta, melalui kebijakan. "Memasifkan pertanian di setiap kecamatan. Bisa dengan membuka atau menyewa lahan. Karena animo ini juga perlu ditingkatkan, khususnya bagi kaum muda," tutur dia.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, pembukaan lahan pertanian dapat membuka lapangan pekerjaan.
Sebab, pekerjaan juga menjadi problem yang perlu dituntaskan. Jika masyarakat memiliki pekerjaan tetap, maka penghasilan juga tetap.
"Masalah kesejahteraan ini karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap. Kalau itu terjamin, angka kemiskinan turun dan kesejahteraan meningkat," tegasnya.
Selain itu, tegas dia, peran badan usaha milik daerah (BUMD) harus memaksimalkan peran. Dampaknya, juga bisa membuka lapangan pekerjaan.
Misal adanya program gerakan ayam petelur mandiri (gayatri) serta program kolam lele keluarga (kolega) dengan menyediakan pakan ternak.
"Harus memaksimalkan peran BUMD. Misal produksi pakan ternak dengan adanya program gayatri. Jadi, masalahnya di pertanian dan pengurangan angka kemiskinan," jelasnya.
Umar menegaskan, hingga kini kemiskinan menjadi masalah penting. Namun, program belum langsung menyentuh titik sasaran. Masih bersifat stimulus.
"Jadi, harus langsung ke titik sasarannya. Pemkab harus turun dan intervensi," tandas dia. (*/yna)
Editor : Bhagas Dani Purwoko