RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mulai serius membuat kawasan industri. Namun, salah satu kendala sulitnya investor masuk ke Blora adalah perkara lahan. Sehingga, perlu dijembatani dan dipersiapkan.
’’Lahan kita ini separo hutan. Nah, kami sedang bahas, bisa tidak kira-kira kerja sama dengan Perhutani untuk hal tersebut,” imbuh Bupati Blora Arief Rohman.
Menurutnya, untuk membuat kawasan industri diperlukan lahan. Dengan perizinan, pembebasan, dan harga yang masuk akal akan memudahkan investor. Bukan sebaliknya. ’’Tadi kami mendapatkan masukan dari beberapa pihak seperti HIPMI dan Kadin. Intinya, mereka usul soal kawasan industri di Blora. Kami dukung. Dan, segera menindaklanjuti,” imbuhnya.
Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Blora Siswanto menyampaikan bahwa keberadaan kawasan industri akan memudahkan investor. Karena lokasinya yang terintegrasi dalam satu kawasan. Tidak berpencar-pencar.
’’Kalau belum ada kawasan industri, investor akan menemui banyak hambatan. Misalnya, dalam pengadaan lahan dan perizinannya yang terpencar-pencar di berbagai tempat,” ungkap Wakil Ketua DPRD Blora ini.
Siswanto menambahkan, bahwa nantinya konsep pembangunan Kawasan Industri ini akan berdampingan dengan konsep Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang telah digagas sebelumnya.
’’Ada stagnasi nilai investasi di Blora dengan konsep KPI. Sehingga, perlu terobosan lain yang lebih progresif dan visioner agar memudahkan investor,” ungkapnya. Menurutnya, untuk merealisasikan itu harus dibuat kelompok kerja (pokja). Agar ada tim yang secara khusus dan serius mengurus pembentukan kawasan industri itu.
Selanjutnya, Seno Margo Utomo sebagai salah satu penggagas pembangunan kawasan industri di Blora mengusulkan agar Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Kecamatan Sambong sebagai lahan. Mengingat lokasinya strategis. Juga berdekatan dengan Cepu. Sehingga, bisa mendukung dan terintegrasi dengan konsep Cepu Raya.
’’Pemanfaatan sebagian kawasan hutan untuk menjadi kawasan industri akan lebih memudahkan investor. Sebab, tak harus mengurus perizinan ke mana-mana. Cukup ke Perhutani dan Kementerian Kehutanan. Dengan begitu akan meminimalisasi adanya konflik pembebasan lahan dengan masyarakat,” paparnya.
Bahkan, pihaknya telah berkolaborasi dengan beberapa elemen masyarakat. Termasuk di antaranya dengan mengadakan seminar, kajian ilmiah hingga berkomunikasi dengan Sekda Blora. ’’Pasca seminar kita sudah komunikasi dengan Sekda untuk menindaklanjuti hasil seminar tentang pentingnya pokja,” ungkap Komisaris PT BPE ini. (hul/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana