RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Rencana Sekolah Rakyat di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (pusdiklat) di Kecamatan Dander dipastikan masih belum final, masih menanti persetujuan dan uji kelayakan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, bangunan tersebut kini masih digunakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Djoko Lukito mengatakan, bahwa rencana pendirian sekolah tersebut memang telah diajukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bahkan, pembahasan terkait sekolah rakyat itu rencananya akan dimulai Kamis (17/4) depan.
‘’Sudah diajukan, namun baru besok hari Kamis rapat di Jakarta,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Nur Sujito mengatakan, bahwa Gedung Pusdiklat tersebut masih digunakan dan asetnya masih digunakan oleh BKPP. ‘’Pusdiklat yang di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, saat ini pengguna barangnya BKPP,” terangnya kemarin (15/4).
Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan itu menambahkan, bangunan tersebut juga aktif digunakan, seperti kegiatan pelatihan dan orientasi aparatur sipil negara (ASN) di Bojonegoro. ‘’Karena penggunanya BKPP, sehingga selama ini digunakan kegiatan BKPP di antaranya seperti diklat ASN,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto menyampaikan, bahwa rencana Sekolah Rakyat di Bojonegoro, diusulkan mulai tingkat SD, SMP, SMA dengan masing-masing dua kelas. Namun, pihaknya mengaku masih menunggu antusiasme masyarakat.’’Kita belum mengetahui tingkat antusiasme warga Bojonegoro,’’ pungkasnya.
Diketahui, Sekolah Rakyat menjadi program nasional, yang dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah tersebut, memiliki sistem asrama dan tanpa dipungut biaya. (dan/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana