RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro agar 10 persen alokasi dana desa (ADD) dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan mandiri keluarga berupa ayam petelor mendapat respons positif dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro. AKD menyarankan pihak pemkab memaksimalkan sumber daya lokal di setiap desa.
Misal, dalam pelaksanaannya program ayam petelor bagi keluarga miskin tersebut agar bisa memberikan multiplier effect bagi masyarakat.
Ketua AKD Bojonegoro, Sudawam menilai program ayam petelor bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem ini merupakan terobosan inovatif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Sebab setiap desa diwajibkan untuk mengalokasikan 10 persen ADD yang diterima untuk program tersebut.
"Tentu kami sangat mendukung kebijakan ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, program ayam petelor juga diharapkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat," kata Kepala Desa Pelem, Kecamatan Purwosari ini.
Menurut Dawam, perlu perencanaan matang agar program ayam petelor bagi keluarga miskin ini berjalan maksimal dan bisa membawa kemakmuran. Yakni harus memaksimalkan sumber daya lokal yang ada di masing-masing desa.
"Memaksimalkan sumber daya lokal ini memiliki beberapa keuntungan bagi masyarakat," tegasnya.
Pelibatan sumber daya lokal bisa dilakukan Pemkab Bojonegoro. Mulai proses pembuatan kandang, soal pakan ayam, hingga penjualan dari hasil produksi.
Pembuatan kandang ayam bisa menggunakan bahan baku potensi yang ada di desa seperti bambu. Pembuatan kandang juga bisa melibatkan penerima manfaat dan tukang kayu yang ada di setiap desa.
"Ini akan lebih efisien dan bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Mulai dari awal program dilaksanakan, hingga bahan bambu yang mudah didapat. Selain itu, tenaga bisa mempekerjakan tukang yang ada di setiap desa sehingga bisa mendapat tambahan penghasilan dari membuat kandang," tutur kepala desa tiga periode ini.
"Beda lagi jika pembuatan kandang dan tempat pakan ayam ini dari pabrikan. Tidak ada nilai tambah ekonomi yang diterima warga, karena sudah dimonopoli," tegas Sudawam.
Sedang mengenai pakan ayam petelor, menurut Sudawam, bisa diproduksi sendiri oleh penerima manfaat program. Bahan baku seperti jagung bisa dibeli dari petani masing-masing desa. Sehingga dapat menyerap produksi pertanian masyarakat.
"Penerima manfaat hanya perlu diajari cara membuatnya. Sehingga ada pemberdayaannya. Maka, akan lebih efisien dalam anggaran. Sehingga penerima manfaat lebih luas dan berdampak populasi ayam petelor bertambah," jelasnya.
Sementara itu, untuk penjualan hasil produksi ayam petelor, nantinya bisa melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes bisa membeli telor dari penerima manfaat program dan bisa dijual lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab produksi telor saat ini baru bisa mencukupi 30 persen kebutuhan masyarakat Bojonegoro.
"Artinya, ini bisa menjadi peluang bisnis bagi BUMDes. Karena 70 persen kebutuhan telor di Bojonegoro masih dipasok dari luar kabupaten," tandas kepala desa pembudidaya alpukat dan durian 8 hektar ini.
Dia menambahkan, agar program ayam petelor bagi keluarga miskin ini bisa multiplier effect maksimal diperlukan penjabaran dari Peraturan Bupati (Perbup) terkait ADD untuk mengatur secara teknis dan detail pelaksanaan program.
"Bisa instruksi Bupati atau surat edaran. Ini penting, karena sebagai acuan bagi setiap desa dalam melaksanakan program. Mulai dari pembuatan kandang, penyediaan pakan, pasar produksi hingga pemanfaatan limbah dari kotoran ayam untuk diolah menjadi pupuk," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Setyo Wahono telah menandatangani Perbup terkait ADD. Dalam perbup tersebut ada poin tambahan. Yakni mengalokasikan 10 persen dari ADD untuk pengentasan kemiskinan berupa ayam petelur melalui program pemberdayaan mandiri keluarga.
"Sasarannya keluarga prasejahtera yang berada di desil 2 dan 3, dan ini hukumnya wajib untuk tahun ini," tegasnya.
Menurut Bupati, alokasi 10 persen dari ADD untuk program ayam petelor bagi keluarga miskin ini menjadi salah satu syarat bagi penyaluran bantuan keuangan khusus (BKK) Desa. (edo/cho)
Editor : Yuan Edo Ramadhana