BLORA, Radar Bojonegoro - Rencana pemotongan anggaran masih perlu memilah jenis belanja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Dipastikan anggaran transfer pusat untuk dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) dan dinas pendidikan (disdik) bakal berkurang.
Selain itu, Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Blora juga terkena pemangkasan anggaran sekitar Rp 9 miliar. Pembahasan perubahan anggaran tersebut diperkirakan bakal dilakukan awal Juni. Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi mengungkapkan, pihaknya belum resmi melakukan pemotongan anggaran di setiap OPD.
Sebab, perubahan anggaran yang telah disusun tahun ini perlu dibahas bersama DPRD Blora. Paling cepat bakal dibahas pada awal Juni mendatang. ’’Jadi, ini belum dipotong secara langsung, (sebab) belum membagi per OPD per jenis belanjanya,” ungkapnya.
Namun, dalam pembahasan yang sudah dilakukan, setidaknya anggaran DPUPR dan disdik yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) pusat jelas terdampak. Tentu, berpengaruh pada pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan gedung yang sudah dicanangkan.
’’Karena pendapatan kita dari transfer dipotong, untuk yang APBD Rp 41 miliar masih gambaran umum akan di desk satu-satu di Bapperinda,” katanya. Menurutnya, secara umum efisiensi anggaran di setiap OPD tidak terlalu berdampak.
Dengan adanya kebijakan ini, pihaknya tetap optimistis dengan APBD yang dimiliki. Sebab, pemkab pernah mengoptimalkan anggaran yang terbatas pada masa Pandemi Covid-19 lalu. ’’Pada saat covid sekitar itu juga (anggarannya),” katanya.
Pemkab masih terus membahas rencana efisiensi yang bakal menerpa. Meski begitu, pihaknya tetap optimistis untuk pembangunan di daerah tetap berjalan. ’’Apalagi itu sudah mandatory, tapi kami coba cari jalan yang rusak tidak diperbaiki, makanya kami pembahasan lagi,” katanya.
Sementara itu, Kepala DP4 Blora Ngaliman mengungkapkan, anggaran bakal dipotong untuk efisiensi sebesar Rp 9 miliar lebih. Pihaknya telah menghitung komponen-komponen yang disiapkan untuk pelakanaan efisiensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
’’Namun, pada prinsipnya (efisiensi anggaran DP4) tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” terang dia. Ia melanjutkan, seperti penyuluhan dan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) akan tetap optimal.
Namun, untuk alat dan mesin pertanian (alsintan), pihaknya menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. ’’Jadi, kami tidak menganggarkan,” ungkapnya. (luk/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana