Dana Desa (DD) Bojonegoro 2025 mencapai Rp 397 miliar. Terjadi penambahan skala prioritas dalam penggunaannya. Pemerintah desa dipacu melaksanakan sesuai regulasi.
‘’Ada penambahan penggunaan atau anggaran earmark untuk DD 2025,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Machmuddin.
Dia melanjutkan, berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 total DD dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.
Penyalurannya dibagi dua tahap. Pertama, sebesar Rp 69 triliun di awal tahun dan tahap kedua sejumlah Rp 2 triliun di tahun berjalan. Tahap pertama disalurkan 60 persen sedangkan, tahap kedua 40 persen.
‘’Bagi desa mandiri penyaluran earmark ataupun non-earmark sama 60 persen dan 40 persen. Namun, untuk desa nonmandiri berbeda di non-earmark. Penyalurannya 40 persen kemudian, 60 persen,” jelasnya.
Dia mengatakan, untuk earmark atau penggunaan anggaran ditentukan mengalami penambahan. Sebelumnya tiga prioritas meliputi bantuan langsung tunai (BLT), ketahanan pangan, dan stunting.
Namun, bertambah menjadi tujuh prioritas di 2025. Meliputi BLT dengan maksimal anggaran 15 persen, penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi kesehatan (promkes) termasuk di dalamnya stunting, dan ketahanan pangan.
Dilanjutkan pegembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan impelementasi desa digital, dan pembangunan berbasis karya. ‘’Ada perubahan di batas maksimal anggaran BLT. Sebelumnya 25 persen sekarang 15 persen. Dan untuk stunting dimasukkan dalam peningkatan promkes,” terangnya.
Dia menambahkan, berdasar data DD, Bojonegoro menerima total sebesar Rp 397 miliar. Rinciannya alokasi dasar sebesar Rp 267,1 miliar; alokasi formula Rp 114,6 miliar; dan alokasi kinerja sejumlah Rp 15,2 miliar. Namun, belum bisa memastikan syarat pencairan DD di 2025.
Sedangkan, pencairan bisa dilakukan paling cepat Januari sampai Juni untuk tahap pertama. Dan tahap dua paling cepat April hingga mengikuti langkah-langkah akhir tahun.
‘’Untuk persyaratan menunggu PMK (peraturan menteri keuangan). Kemungkinan turun dalam waktu dekat,” bebernya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana