BLORA, Radar Bojonegoro - Pembangunan gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora tahap pertama telah usai. Walau begitu, bangunan yang dibangun menggunakan dana hibah pemkab setempat itu masih belum bisa difungsikan.
Sebab, masih ada pembangunan tahap kedua yang akan dilaksanakan pada 2025 mendatang. Diketahui, bangunan tersebut dikerjakan selama 150 hari kerja atau sejak 16 Juli 2024 hingga 12 Desember lalu.
Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora Mohamad Arif Hidayat mengatakan, pembangunan gedung Kejari Blora itu telah rampung pada tahap pertama.
’’Alhamdulillah sudah rampung 100 persen. Jadi, ini baru tahap pertama. Nanti dilanjut tahap kedua di 2025,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro, Selasa (17/12). Ia menjelaskan, walau sudah selesai pada tahap pertama, gedung tersebut masih belum bisa difungsikan.
Sebab, baru menyelesaikan bangunan fisik pada lantai satu. ’’Itu baru yang lantai satu. Memang tampak luar sudah finish. Namun, yang tahap kedua masih belum dimulai. Itu nanti yang lantai dua baru dilengkapi di tahap kedua,” ujarnya.
Saat ini, pihaknya sedang melakukan pemeliharaan hingga tahap kedua dimulai. ’’Kalau saat ini, kami rawat dulu bangunannya yang masih baru agar terjaga. Apalagi sekarang kan musim hujan. Jadi, perlu ekstra perhatian,” ucapnya.
Menurutnya, total biaya untuk pembangunan gedung kejari mencapai Rp 7,29 miliar dengan pemenang lelang CV Anugerah Abadi dari Blora. Dengan luasan lahan mencapai 8.300 meter persegi.’’Lahannya semua aset pemkab yang sudah dihibahkan beberapa waktu lalu,” tuturnya.
Walau disebut mega proyek, Arif akui masih kekurangan anggaran. Untuk membangun gedung kejari hanya akan fokus lantai satu. Tidak menyeluruh. Sehingga, berpotensi dibangun secara berkelanjutan.
’’Hibah tersebut ialah permintaan APH tersebut. Semula ada proposal masuk. Nah, kemungkinan ada tambahan anggaran di 2025 untuk masuk tahap kedua,” ujarnya. Menurutnya, sebenarnya pembangunan sarana APH selalu dari pusat.
Sebab, kejari merupakan institusi vertikal. Namun, bisa jadi karena tak mumpuni secara anggaran, sehingga pembangunan diajukan ke pemerintah daerah. ’’Pembangunan ini juga mendorong sinergisitas antarlintas sektor,” ungkapnya. (hul/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana