‘’Jadi, ada defisit anggaran dari postur estimasi pendapatan dan belanja. Ditutup silpa 2024 termasuk penerimaan pembiayaan,”
Supriyanto, Anggota Banggar DPRD Bojongoro
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dipasang Rp 7,4 triliun. Turun dibanding 2024, senilai Rp 8,2 triliun (T). Diklaim menyesuaikan pendapatan hingga menekan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).
‘’Postur APBD 2025 di KUA (kebijakan umum anggaran) PPAS (prioritas plafon anggaran sementara) estimasi pendapatan Rp 5,1 triliun. Sedangkan, sisi belanja Rp 7,4 triliun,” jelas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto.
Dia melanjutkan, untuk postur penerimaan pembiayaan sebesar Rp 2,7 triliun sedangkan pengeluar sejumlah Rp 500 miliar.
Sehingga, didapat pembiayaan netto senilai Rp 2,2 triliun.
‘’Jadi, ada defisit anggaran dari postur estimasi pendapatan dan belanja. Ditutup silpa 2024 termasuk penerimaan pembiayaan,” terang Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro itu.
Pri sapaan akrabnya membenarkan, jika dilihat dari APBD tahun lalu, postur APBD 2025 mengalami penurunan. Alasannya menyesuaikan sisi pendapatan sampai menekan silpa agar tidak tinggi. ‘’Melihat kondisi juga biar tidak ngos-ngosan,” klaimnya.
Anggaran dipasang baru tertuang dalam KUA PPAS. Masih ada tahapan selanjutnya. Meliputi penyempaian nota penjelasan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD, pandangan umum fraksi, pembahasan tingkat komisi, hingga pembahasan di tingkat banggar. ‘’(Penetapan) Di sekitar November-Desember,” imbuhnya.
Pri menyampaikan, dengan postur APBD 2025 yang masih tergolong tinggi dan serapan APBD 2024 belum maksimal, memberi catatan kritis.
Di antaranya pada perencanaan penganggaran harus detail dan matang. Juga, memerhatikan waktu pelaksanaan atau penerimaan anggaran. Yakni dilakukan di awal tahun agar anggaran terserap maksimal.
‘’Serapan minim ini kami memberi catatan kritis. Terjadi ketika dana transfer dan pendapatan tinggi. Perencanaan harus detail. Dengan berbagai program di setiap OPD (organisasi perangkat daerah) memang sudah seharusnya didukung SDM (sumber daya manusia) yang mumpuni. Salah stau persoalan ini di SDM,” ujar politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu. (yna/msu)
Editor : Hakam Alghivari