BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menggelar dua rapat paripurna, Senin (19/8). Di antaranya, Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir (PA) Fraksi-Fraksi DPRD terkait Raperda P-APBD 2024 dan Rapat Paripurna Penetapaan Raperda P- APBD 2024.
Rapat Paripurna telah kuorum, sebanyak 46 dari total 50 anggota DPRD hadir di Gedung Paripurna DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Abdulloh Umar dan didampingi dua Wakil Ketua DPRD yakni Sukur Priyanto dan Sahudi.
Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto, jajaran forkopimda, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro turut hadir Rapat Paripurna tersebut.
Sebanyak delapan jubir membacakan dokumen PA fraksi. Di antaranya Fraksi PKB, Demokrat, Gerindra, Golkar, PDIP, PPP, Nasdem Gerakan Persatuan Indonesia (NGPI), dan Partai Amanat Nasional (PAN) Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera (NRIS).
Pada prinsipnya seluruh fraksi menyetujui dan merekomendasikan Raperda P-APBD 2024 disahkan menjadi Perda P-APBD 2024.
Jubir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto juga mengungkapkan, bahwa setelah pembahasan antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diperoleh kesepakatan bersama. ’’Sehingga, Banggar DPRD merekomendasikan agar Raperda P-APBD 2024 disahkan menjadi Perda P-APBD 2024,” tuturnya.
Sukur pun mengimbau kepada Pj Bupati Adriyanto agar segera memerintahkan seluruh OPD melaksanakan program-program disusun tersebut. Mengingat tahun 2024 sudah hamper selesai.
Selanjutnya, Pimpinan DPRD Bojonegoro bersama Pj Bupati Adriyanto menandatangani Nota Persetujuan bersama tentang Raperda P-APBD 2024.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Adriyanto mengungkapkan, rasa terima kasih atas dukungan seluruh pihak sehingga ditandangani nota persetujuan bersama Raperda P-APBD 2024. ’’Sekaligus mengingatkan seluruh OPD untuk segera melaksanakan program-program agar bisa terlaksana secara maksimal dan optimal,” tambahnya.
Adapun postur P-APBD 2024 diketahui pendapatan sebesar Rp 5,49 triliun dan belanja Rp 8,18 triliun. Sehingga, defisit sebesar Rp 2,61 triliun itu akan ditutupi dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2023 lalu. (*/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana