BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Tercatat 356 dari 419 desa belum mencairkan dana desa (DD) tahap dua per Senin (8/7). Desa dipacu segera mencairkan. Sebab, ada alokasi penanganan stunting, ketahanan pangan, dan bantuan langsung tunai (BLT) di dalamnya.
Berdasar data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, per 8 Juli sebanyak 356 desa belum mencairkan DD tahap dua. Artinya sejumlah 63 sudah salur.
‘’Dari yang belum cair ada sembilan desa proses pengajuan dan kami koreksi,’’ kata Kepala DPMD Machmuddin, Senin (8/7).
Dia melanjutkan, sembilan desa tersebut meliputi Desa Nganti dan Jumok, Kecamatan Ngraho; Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu; Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander; dan Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem.
Kemudian, Desa Blongsong, dan Sembunglor, Kecamatan Baureno; Desa Bakulan, Kecamatan Temayang; serta Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras.
Terkait anggaran DD 2024, Machmuddin menjelaskan, total besarannya Rp 398,8 miliar. Rinciannya telah salur earmark atau alokasi yang telah ditentukan sejumlah Rp 11,4 miliar dan nonearmark atau penggunaan yang tidak ditentukan sebesar Rp 14,8 miliar.
‘’Yang ditentukan atau earmark ini meliputi pencegahan stunting, ketahanan pangan, dan BLT DD,’’ terangnya.
Dia menambahkan, terdapat satu desa tidak mencairkan DD tahap satu, yakni Desa Talok, Kecamatan Kalitidu.
Terpisah, Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem Sutrisno mengatakan, desanya belum mengajukan pencairan DD tahap dua. Namun, rencana bakal mengajukan dalam waktu dekat. ‘’Kecamatan Kedungadem baru tiga desa mengajukan. Tapi, saya tidak tahu desa mana saja,’’ katanya.
Kades Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras Suyatno membenarkan, pihaknya telah mengajukan DD tahap dua sekitar minggu lalu. Untuk anggaran earmark, dialokasikan 20 persen bagi ketahanan pangan serta delapan persen BLT DD. ‘’Dan pemerintahan (stunting) tiga persen,’’ imbuhnya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana