BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sebanyak 43 pemerintah desa (pemdes) akan merombak wajah kantor desa atau balai desa.
Sesuai data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, saat ini masih tahap verifikasi berkas . Setelah 43 desa mengajukan anggaran.
‘’Belum ditentukan desa mana yang lolos pendanaan,’’ kata Kepala DPMD Machmuddin, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan dan Kerja Sama Desa (PKD) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Eva Budiarto.
Eva menjelaskan, sejak akhir 2023 hingga Maret 2024 sebanyak 43 desa mengajukan proposal pembangunan kantor dan balai desa.
Total pengajuan sejumlah 45 proposal. Sebab, ada dua desa mengajukan dua proposal untuk pembangunan kantor dan balai desa. Yakni, Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru dan Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem.
Eva melanjutkan, proposal diajukan pemdes memasuki tahap verifikasi. Sebelum disetujui masih banyak proses harus dilalui.
Mulai verifikasi proposal, kondisi lapangan, hingga status kepemilikan tanah. Untuk kondisi lapangan akan dilihat apakah memang layak menerima pendanaan atau tidak. Penilaiannya dilakukan kerja sama dengan dinas teknis terkait. ‘’Jadi, dilihat kondisi fisik bangunannya terlebih dahulu,’’ terangnya.
Kemudian, dicek kepemilikan status tanah. Tujuannya mengantisipasi terjadinya sengketa di masa mendatang. Kemudian status tanah harus miliki desa.
Tidak semua pengajuan akan disetujui dan menerima pendanaan. Disesuaikan kondisi hingga anggaran.
‘’Untuk yang mengajukan proposal tahun ini belum mengetahui disetujui atau tidak. Anggarannya tidak masuk di induk APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) 2024,’’ jelasnya.
Dia melanjutkan, meski banyak proposal masuk pagu anggaran pembangunannya belum diketahui.
Pada 2022 pagu anggarannya Rp 300 juta sedangkan, di 2023 mencapai Rp 350 juta. ‘’Itu untuk masing-masing proposal. Baik pembangunan kantor atau balai desa,’’ tambahnya.
Sekretaris Desa (Sekdes) Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem Dedy Irawan Sutanto membenarkan, desanya mengajukan dua proposal. Meliputi pembangunan kantor dan balai desa. Masing-masing anggaran diajukan dalam proposal yakni Rp 350 juta.
Dia melanjutkan, pengajuan proposal balai desa setempat diajukan berkali-kali sejak 2019 lalu hingga awal 2024. Sedangkan, untuk kantor desa diajukan sejak 2023 melalui usulan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). ‘’Kami mengajukan kembali di awal 2024 untuk kantor. Harapannya agar segera bisa terealisasi,’’ keluh Dedy sapaannya.
Kepala Desa (Kades) Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru Moh. Hamim menambahkan, terkait pengajuan proposal pembangunan telah dilakukan survei lapangan. Kantor desa setempat disurvei pada 2023 lalu diprediksi disetujui dan dana turun pada tahun ini.
Sedangkan, untuk balai desa disurvei awal Maret lalu harapannya terlaksana pada 2025. ‘’Kami mengajukan sesuai pagu Rp 350 juta per proposal. Sudah disurvei dan memang kondisi kurang layak,’’ keluhnya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana