BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Fenomena buzzer politik kembali mencuat jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pekerjaan menjadi buzzer bahkan telah masuk di lapisan masyarakat Bojonegoro. Bertugas menyampaikan pesan dari kontestan pemilu di media sosial (medsos), satu orang mengendalikan 10 akun untuk membentuk opini publik.
‘’Pendapatannya bisa Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu per minggu,” ungkap Hermawan, salah satu buzzer asal Kecamatan Kota.
Rerata informasi buzzer tersebut didapat dari organisasi pemuda atau mahasiswa. Namun, tugas buzzer cukup berat. ‘’Melakukan komentar dan like di setiap akun partai politik atau calon kontestan pemilu,” ungkapnya.
Selain itu, tugas tersebut juga ditarget dan dijawalkan oleh koordinator di jam-jam tertentu yang diyakini menambah audiensi di sosial media, yakni pukul 9.00, 14.00, dan 19.00.
‘’Setiap harinya minimal melakukan 3 kali like dan komentar positif,” jelasnya.
Sahrul, eks koordinator buzzer di Bojonegoro mengatakan, dirinya pernah ditugaskan menjadi Koordinator di wilayah Bojonegoro, dan terafiliasi ke salah satu tokoh politik. terdapat beberapa alur rekrutmen buzzer, melalui agensi atau langsung tokoh dan partai politik.
‘’Untuk satu orang biasanya ditugaskan untuk memegang 10 akun. Namun, berapa pun akun tidak masalah asal sesuai target yang diminta oleh pemesan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bojonegoro Mahmudi mengatakan, fenomena buzzer tersebut masih perlu dilakukan kajian, terlebih dengan buzzer yang bisa menimbulkan hoaks, disinformasi, hingga kampanye gelap.
‘’Perlu dikaji dulu oleh yang berwenang,” ungkapnya.
Selain itu, mengimbau terkait tiga potensi disinformasi pada Pemilu 2024, yakni ketidakpercayaan terhadap kelompok, kampanye negatif terhadap lawan politik, dan fitnah yang bertujuan memecah belah.
‘’Salah satu solusi yakni perlu pertisipasi masyarakat dalam menangkal, melalui penguatan literasi dan kecepatan cek fakta,” imbuhnya. (dan/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana