SURABAYA, Radar Bojonegoro – Sebanyak 13 Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Jawa Timur akan dilantik di Gedung Grahadi, hari ini (24/9). Termasuk Adriyanto, Pj Bupati Bojonegoro.
‘’Ini saya di Surabaya, menghadap beliau (Adriyanto) persiapan pelantikan,’’ kata Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah kemarin (23/9)
Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu akan dilantik hari ini (24/9) di Gedung Negara Grahadi Surabaya akan mengisi kekosongan kepala daerah sampai gelaran pilkada serentak 2024 mendatang.
Sebelum dilantik, para Pj mendapat arahan dari Kemendagri di Jakarta. Salah satunya menjaga kondusifitas daerah di tahun politik.
Pj Bupati Pasuruan Andriyanto, satu diantara 13 Pj yang mengikuti arahan Kemendagri tersebut. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur itu mengatakan, ada beberapa arahan yang disampaikan dalam pengarahan tertutup di kantor Kemendagri di Jakarta tersebut.
”Intinya seorang Pj harus betul-betul merakyat,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (23/9).
Tidak hanya itu, dihadapan puluhan Pj yang berasal dari Jatim, Papua dan Kalimantan Timur tersebut Kemendagri juga meminta para Pj untuk memperhatikan isu yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.
Salah satunya adalah isu stunting. Kemudian masalah kemiskinan ekstrem hingga inflasi dan pelayanan publik.
Khusus soal stunting, lanjut Andriyanto, Kemendagri menekankan kepada para Pj kepala daerah untuk betul-betul melakukan pengawalan. Bahkan, para Pj diminta untuk mencatat setiap progress yang telah dilakukan.
”Jadi biar kelihatan before and after situasi stunting selama diisi oleh Pj,” tuturnya. ”Karena itu Pj diminta untuk berinovasi,” imbuhnya.
Andriyanto menjelaskan, ada 13 Pj bupati di wilayah Jawa Timur yang mengikuti arahan Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw dan Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Akmal Malik di Jakarta kemarin. Selain mengawal permasalahan stunting, Tomsi dan Akmal juga meminta para Pj untuk menjaga situasi dan stabilitas daerah selama pemilu 2024.
”Pak Irjen maupun Pak Dirjen menyampaikan bahwa pada 2024 itu tahun politik maka harus mampu untuk menjaga situasi dan stabilisasi di daerah secara kondusif,” ungkapnya.
Andriyanto menegaskan tidak ada intervensi dari pemerintah pusat terkait tahun politik tahun depan. ”Tidak ada seperti itu, baik pemilu maupun pilkada,” tegasnya. (tyo/idr/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana