RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Dalam waktu dekat, warga Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban akan dikagetkan dengan adanya suara ledakan kecil di sekitar permukimannya.
Sebab, bakal berlangsung survei seismik darat dua dimensi (2D), tujuannya mengetahui kondisi bawah permukaan sekaligus mengidentifikasi potensi cadangan migas.
Sosialisasi itu tidak cukup di tingkat kabupaten, tapi harus sampai di tingkat desa, bahkan RT setempat.
‘’Berdasar kajian kami, dentuman seismik terjadi karena getaran frekuensi tinggi dari gempa bumi dangkal yang mencapai permukaan,’’ kata Ketua Giri Foundation Rian Adi Kurniawan kemarin (29/8)
Analis Senior Departemen Operasi SKK Migas Jabanusa Misbachul Munir mengatakan, survei seismik 2D salah satu ikhtiar panjang pencarian cadangan migas.
Baca Juga: DPRD Bojonegoro Pertanyakan Lahan LSD Proyek Migas
Tujuannya untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi dan melihat potensi-potensi yang bisa dieksplorasi lebih lanjut.
Dia tidak membantah, kegiatan seismik bersinggungan langsung dengan masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga membutuhkan koordinasi.
"Kami mengharap dukungan pemkab (pemerintah kabupaten) hingga tokoh masyarakat. Aspek keselamatan juga menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan hulu migas," klaimnya.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Nurul Azizah menyampaikan, sosialisasi dilakukan dapat memberi penjelasan secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai metode, tahapan, waktu, serta mekanisme pelaksanaan survei.
Ia menegaskan, survei seismik 2D tahap awal mendeteksi berbagai kemungkinan potensi migas. Belum tentu menjamin adanya produksi di suatu wilayah.
Pihaknya juga menyoroti eksplorasi sebagai upaya menjaga keberlanjutan sektor migas di Bumi Angling Dharma ini. Berdasar laporan disampaikan, produksi minyak yang pada puncaknya tahun 2021 mencapai sekitar 231.000 barel per hari, kini berada di kisaran 157.000 barel per hari. Penurunan produksi tersebut turut berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari dana bagi hasil (DBH) Migas.
Perempuan asal Kecamatan Dander itu menjelaskan, pada masa puncak, penerimaan DBH migas mencapai sekitar Rp 4,5 triliun. Sementara pada 2025-2026 penerimaan tersebut berada di kisaran Rp 2,8 triliun. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi daerah dalam menjaga kemampuan fiskal sekaligus membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami berharap pelaksanaan survei Seismik 2D dapat berjalan aman, lancar, dan sukses, serta memberikan hasil optimal untuk mendukung upaya menemukan potensi cadangan migas baru. Jika hasil eksplorasi nantinya dapat ditindaklanjuti menjadi kegiatan produksi, keberadaan produksi migas diharapkan turut memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat melalui penerimaan negara maupun daerah, aktivitas ekonomi, serta peluang keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penunjang," katanya.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Bojonegoro Yudhistira Ardhi Nugraha menambahkan, pelaksanaan sosialisasi awal dan mobilisasi dilakukan di Agustus saat ini hingga Desember 2027. Menurutnya, pencarian potensi sumber migas dilakukan secara nasional. Kali ini di area Lamturo, yakni Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro.
Baca Juga: Proyek Migas di Bojonegoro Trabas 4,1 Hektare LSD, Kepala KSP Pastikan Ganti Lahan Tiga Kali Lipat
"Eksplorasi ini dimaksudkan mencari potensi sumber migas di lokasi baru. Untuk mendeteksi cadangan reservoir migas dalam perut bumi. Pastinya sudah ada kajian khusus sebelum menentukan lokasi survei," tambah dia.
Dia menjelaskan, setelah sosialisasi ke pemkab selanjutnya di tingkat kecamatan, yakni 17 kecamatan di Bojonegoro. Sedangkan, Lamongan ada 20 kecamatan, dan Tuban di dua kecamatan.
Adapun 17 kecamatan meliputi Kecamatan Balen, Baureno, Kanor, Kedungadem, Kepohbaru, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberrejo, Bubulan, dan Dander.
Selanjutnya, Kecamatan Gondang, Ngambon, Ngasem, Purwosari, Sekar, Tambakrejo, dan Temayang.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah seluruh desa di kecamatan-kecamatan tersebut masuk dalam survei atau rencana awal eksplorasi, Yudhistira mengatakan, kemungkinan hanya beberapa desa, karena berupa garis potong lurus.
Sementara itu, dia menambahkan, belum ada informasi lebih lanjut terkait lelang atau pembahasan wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi di Gunung Pandan. "Untuk WKP belum ada informasi," pungkasnya. (yna/msu)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah