RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Peristiwa Gerakan 30 September yang sering dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) adalah salah satu tragedi paling kelam dan titik balik penting dalam sejarah modern Indonesia.
Peristiwa yang terjadi pada malam hari tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 ini merupakan upaya kudeta yang berujung pada pembunuhan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat dan memicu gejolak politik, sosial, dan militer yang masif.
Situasi politik Indonesia pada awal hingga pertengahan 1960-an ditandai oleh kuatnya pengaruh Presiden Soekarno dengan konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis).
Dalam konteks ini, PKI adalah salah satu kekuatan politik terbesar yang sangat vokal dan memiliki basis massa yang luas, sering kali berbenturan ideologis dengan elemen-elemen Angkatan Darat dan kelompok-kelompok agama serta nasionalis lainnya.
Gesekan ini diperparah oleh isu kesehatan Presiden Soekarno yang menurun, memicu spekulasi mengenai suksesi kepemimpinan dan perebutan kekuasaan.
Kronologi Singkat Peristiwa
1. Penculikan dan Pembunuhan
Pada malam 30 September 1965, sekelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September (G30S) bergerak serentak di Jakarta. Mereka dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri, seorang Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Cakrabirawa (pasukan pengawal presiden).
Tujuan utama gerakan ini adalah menculik dan membunuh tujuh perwira tinggi Angkatan Darat yang dituduh sebagai anggota "Dewan Jenderal" yang konon merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno.
Tujuh Pahlawan Revolusi yang menjadi korban keganasan G30S adalah:
- Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani
- Mayor Jenderal TNI Anumerta Raden Suprapto
- Mayor Jenderal TNI Anumerta Mas Tirtodarmo Haryono
- Mayor Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman
- Brigadir Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac Pandjaitan
- Brigadir Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo
- Letnan Satu Czi Anumerta Pierre Tendean (ajudan Jenderal A.H. Nasution)
Jenderal Abdul Haris Nasution sendiri berhasil meloloskan diri, namun putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, tewas tertembak, dan ajudannya, Lettu Pierre Tendean, diculik. Para korban diculik dan dibawa ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan dibunuh.
2. Pengumuman dan Aksi Balasan
Pada pagi 1 Oktober 1965, G30S mengumumkan pembentukan "Dewan Revolusi" melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) dan menyatakan telah berhasil mengambil alih kekuasaan.
Namun, gerakan ini segera mendapat perlawanan keras dari unsur Angkatan Darat lainnya, terutama dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Dalam waktu singkat, pasukan yang loyal pada Soeharto berhasil merebut kembali pusat-pusat komunikasi dan markas militer yang sempat dikuasai G30S.
3. Penemuan Jenazah
Pada tanggal 3 Oktober, jenazah para perwira ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya. Penemuan ini memicu kemarahan publik dan memperkuat narasi bahwa G30S adalah gerakan kejam yang didalangi oleh PKI.
Dampak dan Setelahnya
1. Penumpasan PKI
Pemerintah dan militer, yang kini dipimpin oleh Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), melancarkan operasi penumpasan terhadap G30S dan para pendukungnya yang dikaitkan dengan PKI.
Periode setelah G30S ditandai dengan pembunuhan massal dan penangkapan besar-besaran terhadap anggota, simpatisan, dan orang-orang yang dicurigai berafiliasi dengan PKI di seluruh Indonesia.
Jumlah korban tewas dalam aksi-aksi kekerasan ini diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang, menjadikannya salah satu pembantaian politik terbesar pada abad ke-20.
2. Transisi Kekuasaan (Orde Lama ke Orde Baru)
Peristiwa G30S/PKI secara efektif melemahkan posisi Presiden Soekarno. Kepercayaan publik dan militer terhadapnya anjlok karena dianggap tidak mampu mengendalikan situasi, atau bahkan dituduh terlibat.
Puncaknya, pada Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberikan wewenang penuh kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan.
Supersemar ini menjadi dasar bagi Soeharto untuk membubarkan PKI dan mendirikan rezim Orde Baru, mengakhiri periode Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno.
Warisan Sejarah
Peristiwa G30S/PKI terus menjadi subjek perdebatan dan penelitian. Meskipun secara resmi PKI dilarang dan dinyatakan sebagai dalang utama oleh rezim Orde Baru.
Versi sejarah ini (yang dikenal sebagai Versi Orde Baru) kini dipertanyakan oleh banyak sejarawan dan akademisi, serta jadi pro-kontra, yang melihat adanya kompleksitas dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk faksi-faksi di tubuh Angkatan Darat sendiri, serta dugaan campur tangan pihak asing.
Terlepas dari kontroversi seputar dalang utamanya, peristiwa G30S/PKI telah mengubah peta politik Indonesia secara permanen, mengakhiri pengaruh komunisme dan menandai dimulainya era Orde Baru yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade.
Hingga kini, hari 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebagai pengingat akan perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. (sfh)
Editor : Bhagas Dani Purwoko