RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pemeriksaan terhadap penyelenggara kegiatan Olimpiade Matematika SD/MI yang berakhir ricuh telah dilakukan di Polsek Kota, kemarin (7/12). Turut hadir dalam pemeriksaan tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah.
Sosok nomor dua di Pemkab Bojonegoro tersebut menyampaikan, bahwa penyelenggara tetap salah. Karena tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun Kantor Kementerian Agama (Kemenag) yang mempunyai fungsi dalam pendidikan tingkat SD atau MI.
‘’Oleh karenanya, atas kesalahan ini akan kita kumpulkan semua pihak pada Selasa nanti. Termasuk, untuk pertanggungjawaban. Karena masih ada sekitar 1.300 lebih anak yang belum bisa mengikuti olimpiade ini,’’ ujarnya.
Wabup asal Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander tersebut meminta, agar pihak penyelenggara bertanggungjawab untuk mengembalikan uang pembayaran senilai Rp 55 ribu kepada peserta. Karena ada hak yang belum bisa dilakukan. Sehingga, harus dikembalikan.
‘’Terpenting, harus dikembalikan,’’ tegasnya.
Sementara itu, dalam wawancara doorstop yang dilakukan saat pemeriksaan di Polsek Bojonegoro, terungkap sejumlah kejanggalan. Owner penyelenggara mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah peserta yang mendaftar.
Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya gelang peserta bernomor hingga 8.000, jauh melampaui angka 2.000 peserta yang sebelumnya disebutkan oleh pihak penyelanggara. ‘’Nomor peserta itu kosongan, dikasihkan ke lembaga dan ditulis guru. Kemudian, dikasihkan ke wali murid,’’ bela Ketua Panitia dari Saryta Management, Ita Puspitasari.
Perempuan berjilbab berbaju biru tersebut mengaku, telah menerima semua uang pembayaran peserta. Hari ini (8/12), panitia akan datang ke lembaga untuk mendata peserta level dua dan tiga untuk mengembalikan uang pembayaran.
‘’Ada fee untuk guru, ada guru yang meminta fee Rp 5.000, Rp 6.000, dan Rp 7.000. Jadi, kita data dulu semuanya. Ada sekitar 50 lembaga,’’ katanya.
Kapolsek Bojonegoro Kota Ajun Komisaris Polisi (AKP) Agus Elfauzi membenarkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak penyelenggara. Namun, belum membeberkan terkait hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan. ‘’Njih (Panitia telah menjalani pemeriksaan di Polsek Kota),’’ terangnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro Ridlwan Hambali juga mengatakan kepada seluruh pihak terlibat khususnya panitia harus mengembalikan dana pendaftaran, yang sudah dibayarkan. Namun, belum melaksanakan olimpiade.
Ridlwan meminta disdik perlu melakukan pengetatan, bahkan jika perlu ada ancaman atau sanksi bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan acara. Terutama yang sifatnya memobilisasi massa dan melibatkan peserta ribuan.
‘’Wali murid tetap tenang dan sabar. Kami mendorong dinas pendidikan untuk turun tangan membantu menyelesaikan hak-hak wali murid,” ungkapnya. Selain, itu kepada pihak kepolisian yang mengeluarkan izin acara hendaknya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Dalam hal ini dinas pendidikan untuk melakukan koordinasi sebelum mengeluarkan izin. ‘’Kejadian itu terjadi karena tidak koordinasi dengan pemkab dalam hal ini dengan Disdik Bojonegoro. Juga izin yang disampaikan ke Polsek tidak sesuai dengan konsisi di lapangan. Panitia bilang peserta hanya seribu lima ratus dan akan dibagi per sesi, ternyata di lapangan tidak seperti itu,” jelasnya.
Pihaknya mengimbau kepada pihak sekolah, sekiranya ada selebaran atau ajakan yang melibatkan banyak massa, seharusnya jangan langsung direspons. Terlebih sebelum mendapatkan informasi dan kebenaran dari pihak disdik setempat. (ewi/irv/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana