Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Blora Banar Suharjanto menjelaskan, penataan ruang terdapat pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana. Sehingga jika suatu daerah diidentifikasi sebagai wilayah resapan air, dilarang mendirikan bangunan di atasnya. "Begitu juga di daerah yang rawan bencana," jelasnya.
Banar menjelaskan, RDTR di Blora belum pernah ada dijadikan aturan perundang-undangan. Sementara ini RDTR masih tahap penyusunan dan konsepsi rencana. Terkait penataan wilayah rawan bencana akan melihat paparan dari konsultan.
"Nanti coba kami lihat paparan konsultan di FGD yang kedua," katanya.
Terkait detail penataan bangunan liar tidak dapat dimasukkan, menurutnya, RDTR lebih kepada acuan peraturan zonasi berdasar jenis kegiatan. Sedangkan pengendaliannya di wilayah satpol PP dan instansi lain.
Katua DPRD Blora Dasum berharap penyusunan RDTR Cepu memuat penataan ruang menyeluruh. Termasuk kawasan risiko tinggi bencana. Sehingga pembangunan ke depan jangka panjang bisa menjadi acuan.
"Untuk solusi banjir jangka panjang juga perlu diperhatikan untuk penataan ruang di kawasan Cepu," jelasnya.
Camat Cepu Budiman mengusulkan agar segera dilakukan normalisasi atau pengerukan saluran. Juga dibangun embung besar pengendali banjir. "Usulan pembangunannya di daerah Nglebok by pass," tuturnya. (luk/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto