RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - TINGGINYA ATS di Kota Migas patut menjadi perhatian. Aliansi perlindungan perempuan dan anak (APPA) menilai pencegahan dan penanganan bisa dimulai dari langkah kecil, tak hanya berfokus pada anggaran.
"Kalau semua pihak terkait membahas keterbatasan anggaran dan semua butuh itu, berdasar pengalaman kami bisa dengan kelas nonformal bagi mereka. Ini tidak ada anggaran dari pemerintah," ujar Koordinator APPA Bojonegoro Nafidatul Himah saat FGD di Kantor Radar Bojonegoro, Selasa (21/7) sore.
Himah, sapaannya melanjutkan, kelas-kelas alternatif bisa menjadi opsi penanganan pengetahuan bagi anak-anak putus sekolah atau tidak sekolah. Sebab, faktor ATS cukup komprehensif. Terutama bagi anak korban bullying butuh perlakukan khusus.
Baca Juga: Disdik Bojonegoro Perkuat Pendampingan ATS Lewat Verval, Sebut Penyebab ATS Cukup Kompleks
"Kalau pemerintah mau sebenarnya mudah. Tapi nyatanya bagaimana. Kami pernah mengurus anak jalanan, pengamen anak, dan anak punk. Saat itu namanya Kelas Merdeka, uangnya tidak dari pemerintah," tegas perempuan yang juga Sekretaris Cabang (Sekcab) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro itu.
Dia melanjutkan, kelas jalanan yang dilakukannya murni kolektif dari mahasiswa hingga masyarakat yang ingin memberi. Seperti buku bacaan hingga alat tulis. "Pengajar juga tak jarang dari mahasiswa yang ingin membangun pengalaman dan berbagi," imbuhnya.
Dia menambahkan, ATS membutuhkan skill atau keterampilan. Jika pemerintah memberi opsi melanjutkan di sekolah regular atau pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), kata dia, harus ada pengajaran keterampilan di dalamnya. "Jadi, tidak hanya untum mendapat ijazah. Ujian-ujian saja. Nah, kalau keterampilan ini yang membutuhkan anggaran misalnya untuk keterampilan sablon," tegas perempuan domisili Kecamatan Dander itu.
Baca Juga: Target Intervensi 3.000 ATS Rampung Agustus
Dia menambahkan, pemerintah harus memetakan ATS sesuai kondisi. Perlu dirumuskan trik dan solusi yang tepat. "Kalau masalahnya di ekonomi harus apa, atau jika sudah menikah misalnya perempuan terus ikut Paket C itu juga harus dibekali keterampilan," ujar dia.
Ketua PKBM Kartini Bojonegoro Enggar Candra Prastiti menyampaikan, tantangan besar penanganan ATS biasa muncul dari pola pikir seperti sudah bekerja untuk apa sekolah. Juga, kendala lainnya berasal dari anak korban bullying. Butuh penanganan khusus.
"Sehingga di PKBM Kartini ke depan memberlakukan kegiatan belajar melalui video conference juga. Karena seperti anak korban bullying ini tidak bisa, belum mau datang ke sekolah secara langsung. Dan untuk keterampilan, di kami ada membuat keset dari kain perca. Selain biaya terjangkau di lokasi kami sudah ada produsen atau pasarnya," jelas ketua PKBM di Desa Semanding, Kecamatan Kota itu. (yna/msu)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah