RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kabupaten (pemkab). Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menegaskan, alarm darurat yang menunjukkan adanya kesenjangan akses terutama di wilayah pinggiran dengan tingginya angka ATS di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Tambakrejo, Dander, Kedungadem, Baureno, hingga Sekar.
"Tak hanya kesenjangan akses, tapi juga masalah ekonomi keluarga dan disparitas infrastruktur pendidikan di wilayah pinggiran," ujar Pri, sapaannya kemarin (28/5).
Dia melanjutkan, pemkab harus segera mengambil langkah strategis. Menurutnya, tingginya angka ATS di sejumlah wilayah pinggiran menunjukkan kesenjangan geografis dan akses. Angka tertinggi di Kecamatan Tambakrejo mengindikasikan wilayah pedesaan atau pinggiran atau pedesaan masih mengalami kendala infrastruktur dan jarak tempuh yang jauh dari sekolah lanjutan.
"Ada kendala sosio-ekonomi. Banyak ATS terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, bahkan memilih membantu orang tua mencari nafkah atau menikah dini," ujar Pri.
Baca Juga: Turunnya Lulusan SD Diduga Jadi Penyebab Pagu SPMB SMPN Belum Terisi di Bojonegoro
Kualitas pendidikan menunjukkan perlunya evaluasi efektivitas program wajib belajar dan sejauh mana sekolah mampu mempertahankan siswa agar tidak putus sekolah di tengah jalan. "Dan, ancaman bagi masa depan daerah. Jika dibiarkan, angka ini berkontribusi pada rendahnya IPM (indeks pembangunan manusia)," jelas dia.
Juga, katanya, berpotensi meningkatkan angka pengangguran serta kerawanan sosial di masa depan. Lantas bagaimana intervensi pemkab? Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan, harus ada intervensi finansial sebagai jaring pengaman sosial. "Sediakan dan perluas sasaran bantuan sosial berupa beasiswa pendidikan, PIP (Program Indonesia Pintar)," tandas dia.
Pri menambahkan, bantuan biaya operasional dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bagi keluarga kurang mampu di Kecamatan prioritas seperti Kecamatan Tambakrejo. "Pasti tidak ada siswa yang putus sekolah hanya karena tidak mampu membeli seragam, buku, atau biaya transportasi," ujar dia. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana