RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Puluhan proposal bantuan untuk satuan pendidikan swasta senilai total Rp 9,5 miliar di Kabupaten Blora dipastikan mandek. Efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan transfer ke daerah (TKD) membuat alokasi hibah tahun ini tak bisa direalisasikan.
Berdasarkan data, total usulan hibah mencapai Rp 9,5 miliar dengan nilai bervariasi, mulai Rp 20 juta hingga Rp3,6 miliar. Usulan terbesar diajukan untuk SMP IT Pancasila sebesar Rp 3,6 miliar.
Sebagai perbandingan, pada 2025 lalu Pemkab Blora masih mampu menggelontorkan sekitar Rp 4,1 miliar untuk 28 satuan pendidikan swasta, meliputi 6 SD/MI, 5 MTs/SMP, dan 17 TK/PAUD.
Kepala Dinas Pendidikan Blora Sunaryo membenarkan mandeknya usulan tersebut. Ia menyebut, banyak proposal yang sebelumnya diajukan melalui pokok pikiran (pokir) DPRD terhenti akibat kebijakan efisiensi.
“Untuk tahun ini hibah ke satuan pendidikan swasta tidak ada, karena pokir DPRD nol,” terangnya.
Baca Juga: Proyek Bendungan Karangnongko Molor: Terdampak Efisiensi Anggaran, Pembebasan Lahan Belum Tuntas
Meski demikian, pihaknya berupaya kembali mengusulkan bantuan tersebut dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Namun, realisasinya tetap bergantung pada kondisi keuangan daerah.
“Kita lihat lagi tingkat kerusakan di satuan pendidikan. Kalau memenuhi syarat, akan kami usulkan kembali,” katanya.
Sunaryo menegaskan, jika kemampuan anggaran daerah tidak mencukupi, maka usulan hibah kemungkinan kembali ditunda.
“Kalau tidak ada anggaran, ya tidak kita usulkan,” tegasnya. (hul/ind)
Editor : Yuan Edo Ramadhana