Oleh: Achmad Satria Utama
SATU tajuk yang dimuat Radar Bojonegoro pada hari Rabu, 16 Oktober 2026, tentang wilayah geografis Bojonegoro dikenal sejak era Singhasari ada perspektif lain.
Bukti epigrafi dan arkeologis secara otentik menunjukkan bahwa kawasan di sepanjang aliran Bengawan Solo ini telah terintegrasi dalam sistem sosio-politik Jawa Kuno jauh sebelum abad ke-13, tepatnya sejak masa Raja Dharmawangsa Teguh dari Kerajaan Medang dan Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. Historiografi lokal perlu dikoreksi agar tidak mengaburkan fakta bahwa wilayah ini merupakan zona strategis kuno yang merekam transisi penting kekuasaan di Jawa Timur.
Argumen dan bukti arkeologis yang ada di Bojonegoro perlu diketahui oleh warga Bojonegoro, diantaranya yang pertama Adalah temuan Prasasti Pelem sebagai bukti era Airlangga (Abad ke-11 M). Bukti fisik paling konkret mengenai administrasi formal di Bojonegoro sebelum era Singhasari adalah temuan Prasasti Pelem. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Ganggang (anak sungai Bengawan Solo), Dusun Tugu, Desa Pelem, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Yang sekarang masih bis akita lihat berada di sebelah Utara rumah Kepala Desa Pelem. Berdasar analisis fisik, Prasasti Pelem memiliki bentuk puncak akolade (lengkung lancip), yang merupakan ciri khas produk epigrafi dari era Raja Airlangga. Kemudian dalam pahatannya menggunakan aksara Jawa Kuno (Kawi). Keberadaan prasasti ini membuktikan adanya penetapan daerah sima (tanah perdikan atau bebas pajak) atau regulasi kerajaan di wilayah secara geografis yang sekarang di sebut Bojonegoro pada abad ke-11.
Baca Juga: Opini: Pangan Lokal dan Penyelamatan Lingkungan
Kedua, bahwa wilayah yang sekarang disebut Bojonegoro pada abad ke-11 merupakan geopolitik mahapralaya Mdang dan memiliki kedekatan dengan Lwaram. Secara geopolitik, daerah kekuasaan Wurawari yang berada di Lwaram, dimana secara toponimi teridentifikasi sebagai Desa Ngloram di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Bahwa Sebelum Airlangga bertakhta, wilayah perbatasan Bojonegoro-Blora sudah menjadi panggung peristiwa politik nasional yang monumental, dikenal dengan Peristiwa Mahapralaya pada tahun 1016/1017 M. Dimana konteks persitiwanya yaitu istana Dharmawangsa Tguh diserang oleh sekutunya sendiri, Haji Wurawari dalam sebuah serbuan mendadak. Perlu diketahui pusat kekuasaan Wurawari berada di Lwaram yang secara toponimi dan arkeologis, Lwaram diidentifikasi sebagai desa Ngloram di Kecamatan Cepu, Blora. Wilayah Ngloram ini berbatasan langsung dan hanya dipisahkan oleh Sungai Bengawan Solo dengan wilayah Padangan/Purwosari di Bojonegoro sekarang. Mobilitas militer dan logistik pada masa itu dipastikan mengeksploitasi dataran subur Bojonegoro sebagai basis pertahanan maupun lintasan strategis, meletakkan kedua wilayah ini pada zona perbatasan (borderland) yang sangat krusial bagi pertahanan ekonomi dan mobilisasi militer.
Penghancuran Medang dalam Mahapralaya mengubah peta politik Jawa secara radikal dan memaksa Airlangga melarikan diri ke hutan wanantara. Ketika Airlangga mulai membangun kembali kekuasaannya melalui pembentukan Kerajaan Kahuripan, wilayah-wilayah di tepian Bengawan Solo, termasuk Lwaram dan Bojonegoro, menjadi prioritas utama untuk ditaklukkan kembali demi mengamankan jalur perdagangan ke hilir. Prasasti Pelem yang ditemukan di Purwosari, Bojonegoro, menjadi bukti otentik bagaimana Airlangga pada akhirnya berhasil menstabilkan wilayah perbatasan ini dan mengintegrasikannya kembali ke dalam struktur formal kerajaan melalui penetapan tanah perdikan (sīma).
Baca Juga: OPINI: Literasi Kesehatan Harus Ikut Berkembang
Ketiga, Bengawan Solo sebagai urat nadi transportasi ekonomi sejak era Mpu Sindok. Ketika Mpu Sindok pemindahan pusat Kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-10 (tahun 929 M), daerah aliran sungai Bengawan Solo menjadi jalur migrasi dan perdagangan utama. Wilayah hilir seperti Bojonegoro berfungsi sebagai pelabuhan sungai (naditira pradesa) yang menghubungkan daerah pedalaman dengan pelabuhan internasional di Ujung Galuh (Surabaya). Bahwa kawasan ini telah dihuni dan dikelola secara teratur sebagai penopang ekonomi kerajaan pasca-Mataram Kuno.
Narasi yang membatasi memori kolektif Bojonegoro hanya sejak era Singhasari (melalui teks korpus sekunder abad ke-13) mengabaikan warisan arkeologis yang jauh lebih tua. Melalui eksistensi Prasasti Pelem dan posisinya yang melekat erat dengan peristiwa geopolitik Lwaram masa Dharmawangsa Teguh, wilayah Bojonegoro terbukti telah diakui secara resmi dalam panggung sejarah Nusantara sejak awal abad ke-11 Masehi.
Editor : Farhan Reza Ardiansyah