Oleh:
Ali Muhtadin, B.S., M.A.
Peneliti dan Penulis Lepas
Bojonegoro hari ini bukan lagi sekadar titik sunyi di peta Jawa Timur yang hanya dikenal melalui luapan banjir tahunan Bengawan Solo. Dalam satu dekade terakhir, kabupaten ini telah bertransformasi menjadi raksasa fiskal. Berkat kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Blok Cepu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro melesat ke angka yang fantastis, seringkali menembus angka Rp7 triliun hingga Rp8 triliun. Sebuah angka yang melampaui kemampuan fiskal banyak kota industri besar di Indonesia.
Dengan modal finansial sebesar itu, Bojonegoro secara teoretis memiliki segala syarat untuk menjadi "kiblat" pendidikan di Jawa Timur, atau bahkan nasional. Namun, kenyataan di lapangan justru menyuguhkan paradoks yang menyesakkan dada. Di balik gedung-gedung megah dan retorika kesuksesan pembangunan, kita sebenarnya sedang membangun sebuah "Menara Gading" pendidikan yang fondasinya keropos. Kita sibuk memoles puncak menara, sementara fondasi dasarnya sedang digerogoti oleh rayap kemiskinan dan kebijakan yang tidak membumi.
Ironi Angka Putus Sekolah (ATS)
Tragedi terbesar dalam narasi pembangunan Bojonegoro adalah kegagalan kita dalam menjaga anak-anak untuk tetap tinggal di bangku sekolah. Data terbaru per April 2026 menjadi tamparan keras bagi wajah pemerintah daerah. Bayangkan, hanya dalam kurun waktu tiga bulan—sejak Januari hingga April 2026—angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melonjak drastis dari 4.143 anak menjadi 5.610 anak.
Kenaikan sebanyak 1.467 anak dalam sekejap ini bukan sekadar statistik di atas kertas; ini adalah 1.467 masa depan yang sedang terancam redup. Bagaimana mungkin di sebuah daerah yang secara resmi telah menetapkan Perda Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp3 triliun pada akhir 2025 lalu, justru mengalami "kebocoran" masif pada jumlah siswanya?
Lonjakan ini mengindikasikan adanya penyakit sistemik. Dana Abadi sebesar itu memang sebuah langkah visioner untuk masa depan pasca-migas, namun ia tampak seperti obat yang salah dosis jika tidak mampu mengobati luka infeksi yang sedang berlangsung saat ini. Ada ketimpangan yang lebar antara kebijakan makro (Dana Abadi) dengan intervensi mikro di lapangan. Alarm bahaya telah berbunyi: benteng pendidikan kita sedang jebol justru saat kita merasa paling kuat secara finansial.
Beasiswa Elitis vs Realitas Akar Rumput
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memang sangat progresif dalam menggelontorkan bantuan keuangan. Program seperti Beasiswa Scientist dan Beasiswa 10 Sarjana Per Desa adalah upaya yang secara politik sangat "seksi" dan mentereng. Mencetak ribuan sarjana dari desa terdengar seperti revolusi intelektual. Pada tahap pertama tahun 2025 saja, Rp12,55 miliar telah dikucurkan untuk 3.248 mahasiswa.
Namun, mari kita bedah secara jujur. Siapa yang menikmati beasiswa ini? Beasiswa kuliah hanya bisa dinikmati oleh mereka yang sudah berhasil lulus SMA. Padahal, masalah fundamental Bojonegoro terletak di tingkat bawah. Berdasarkan data BPS, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Bojonegoro masih tertahan di angka 7,78 tahun. Secara statistik, ini berarti rata-rata penduduk Bojonegoro bahkan tidak menamatkan jenjang SMP.
Di sinilah letak "Menara Gading" itu. Kebijakan pemerintah terlalu fokus pada "output" akhir (mahasiswa) sementara abai pada "input" awal. Kita memberikan tangga emas bagi mereka yang sudah berada di atas, namun membiarkan mereka yang di bawah terperosok ke dalam lubang keputusasaan. Anak-anak di pelosok Kedungadem, Tambakrejo, atau Ngasem seringkali harus berhenti sekolah bukan karena tidak ingin kuliah, tapi karena biaya transportasi ke SMP atau kebutuhan makan sehari-hari yang memaksa mereka menanggalkan seragam demi membantu orang tua di sawah atau merantau ke kota sebagai buruh kasar.
Kemiskinan Sistemik dan Budaya "Diska"
Kita tidak bisa menutup mata bahwa pendidikan tidak berdiri di ruang hampa. Ia berkelindan erat dengan kemiskinan. Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda) 2025 menunjukkan korelasi yang sangat kuat. Di mana ada kantong kemiskinan ekstrem, di situ pula angka permohonan Dispensasi Kawin (Diska) melonjak.
Pernikahan dini di Bojonegoro bukan sekadar masalah moralitas atau tradisi, melainkan seringkali menjadi strategi bertahan hidup (survival mechanism) bagi keluarga miskin. Menikahkan anak dianggap sebagai cara cepat untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Pendidikan gratis saja tidak cukup. Ketika seorang anak harus memilih antara buku pelajaran atau rasa lapar, buku akan selalu kalah.
Maka, klaim bahwa pendidikan sudah "murah" atau "gratis" menjadi tidak relevan jika biaya sosial dan biaya peluang (opportunity cost) untuk bersekolah tetap tinggi. Tanpa adanya subsidi hidup atau insentif ekonomi bagi keluarga rentan, triliunan rupiah APBD hanya akan menjadi tontonan bagi mereka yang miskin.
Kebocoran Anggaran dan Lemahnya Pengawasan
Keadaan diperparah dengan lemahnya pengawasan terhadap anggaran yang ada. Sangat ironis ketika kita bicara soal kekurangan biaya sekolah, di saat yang sama mencuat kembali kasus korupsi Dana BOS di SMPN 6 Bojonegoro yang melibatkan angka hampir Rp700 juta.
Ini adalah peringatan keras bahwa Mandatory Spending 20% untuk pendidikan tidak menjamin kualitas jika mentalitas pengelolanya masih koruptif. Legislatif (DPRD) harus berhenti hanya melakukan pengawasan administratif. Mereka harus masuk ke ruang-ruang kelas, mengecek atap sekolah yang bocor di pinggiran hutan, dan memastikan bahwa setiap rupiah dari sektor migas benar-benar sampai ke meja belajar siswa. Anggaran besar tanpa integritas hanya akan melahirkan pemborosan massal yang dibalut proyek fisik mentereng namun miskin substansi.
Strategi Baru: Membumikan APBD untuk Rakyat
Jika Bojonegoro ingin benar-benar menjadi kiblat pendidikan, kita memerlukan perubahan paradigma total. Kita tidak butuh lebih banyak gedung megah yang kosong, kita butuh intervensi yang menyentuh nadi kehidupan masyarakat.
Pertama: Beasiswa Afirmatif ATS. Pemerintah harus mengalihkan fokus dari sekadar beasiswa "prestasi" ke beasiswa "penyelamatan". Kita butuh Beasiswa Afirmatif yang menyasar anak-anak putus sekolah di tingkat SD dan SMP. Syaratnya bukan lagi IPK atau prestasi akademik, melainkan kondisi ekonomi. Berikan mereka tunjangan biaya hidup bulanan agar orang tua mereka tidak merasa "rugi" jika anaknya pergi ke sekolah alih-alih ke sawah.
Kedua: Sinkronisasi Data dan Intervensi Door-to-Door. Data 5.610 anak putus sekolah ini harus dikuliti hingga ke nama dan alamatnya (by name by address). Gunakan data Damisda 2025 untuk melakukan intervensi langsung. Satuan tugas pendidikan harus turun ke desa-desa, melakukan dialog dengan orang tua, dan mencari solusi spesifik mengapa anak tersebut tidak bersekolah. Apakah karena jarak? Biaya transport? Atau masalah sosial? Kebijakan tidak boleh lagi dibuat dari balik meja di kantor kabupaten.
Ketiga: Vokasi yang "Link-and-Match" secara Paksa. Bojonegoro memiliki industri migas skala dunia dan potensi pertanian yang masif. Pemerintah harus "memaksa" perusahaan-perusahaan migas dan industri besar di Bojonegoro untuk terlibat dalam kurikulum vokasi. Kita tidak ingin anak-anak Jonegoro hanya menjadi penonton atau tenaga kasar di tanah kelahirannya sendiri. Pendidikan vokasi harus menjadi jembatan nyata menuju kemandirian ekonomi bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi.
Menagih Janji Dana Abadi
Dana Abadi Pendidikan Rp3 triliun adalah warisan yang baik, namun ia bisa menjadi sia-sia jika tidak dikelola dengan transparansi yang tinggi. Rakyat harus tahu ke mana bunga dari dana abadi tersebut dialirkan. Apakah ia akan kembali ke "Menara Gading" untuk membiayai segelintir elite intelektual, atau ia akan digunakan untuk menambal kebocoran di akar rumput?
Kita sedang berpacu dengan waktu. Minyak dan gas adalah sumber daya yang suatu saat akan habis. Saat sumur-sumur itu mengering, Bojonegoro hanya akan memiliki dua pilihan warisan: gedung-gedung kosong yang perlahan rusak, atau sumber daya manusia yang cerdas dan tangguh yang mampu membangun ekonominya sendiri tanpa bergantung pada perut bumi.
Mengembalikan Ruh Pendidikan
Pendidikan adalah tentang memanusiakan manusia, bukan sekadar membagikan seragam gratis atau membangun pagar sekolah yang mewah. Lonjakan angka anak putus sekolah di tahun 2026 ini adalah "rapor merah" bagi pengelolaan anggaran triliunan rupiah kita.
Bojonegoro tidak boleh hanya bangga dengan angka APBD-nya yang fantastis, sementara ribuan anaknya masih menangis karena harus mengubur mimpi di usia dini. Kita harus meruntuhkan keangkuhan "Menara Gading" pendidikan ini dan menggantinya dengan fondasi yang inklusif, jujur, dan berpihak pada yang paling lemah. Sudah saatnya APBD Bojonegoro benar-benar bekerja untuk rakyat, memastikan bahwa "Cah Jonegoro" tidak hanya menjadi saksi kemakmuran, tapi juga menjadi pemilik dan penikmat dari setiap tetes kemakmuran tersebut.
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa Bojonegoro pernah menjadi kabupaten yang sangat kaya, namun gagal menyelamatkan masa depan anak-anaknya sendiri. Menagih janji pendidikan adalah menagih nurani kekuasaan. Dan hari ini, suara 5.610 anak yang tidak sekolah itu berteriak dengan sangat lantang: Ke mana perginya triliunan rupiah itu?
Editor : M. Nurkhozim