Oleh:
Fauzan Fuadi
Ketua DPC PKB Bojonegoro dan Anggota Fraksi PKB DPR Provinsi Dapil XII Bojonegoro-Tuban
DISKUSI mengenai masa depan Bojonegoro kini tak lagi melulu soal deru mesin pompa minyak yang meraung di perut bumi atau deretan beton jalan yang membelah keheningan hutan.
Di tengah hiruk-pikuk persiapan pesta demokrasi 2026, ada satu warna yang mulai mencuri perhatian di panggung politik lokal: Hijau. Narasi ini bukan sekadar bicara tentang warna identitas atau atribut luar, melainkan sebuah gagasan besar bernama "Politik Hijau" yang belakangan gencar kita gaungkan melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro.
Langkah partai berlambang bola dunia ini memasang "bendera" ekologi jauh-jauh hari tentu menarik untuk disimak. Di tengah kejenuhan publik terhadap janji-janji politik konvensional yang kerap berulang, keberanian membawa isu lingkungan ke meja kebijakan formal adalah sebuah oase.
Meskipun barangkali sebuah pertanyaan besar tetap menggantung di benak publik, terkait apakah ini merupakan komitmen ideologis yang berakar kuat, atau sekadar strategi taktis untuk memikat konstituen baru?
Baca Juga: Ketum DPP PKB Gus Muhaimin Berbagi Kebahagiaan di Bojonegoro
Dan sebelum menjabarkannya kedalam narasi filosofis, lebih dulu kita akan menjawab keraguan yang muncul dalam pertanyaan tersebut. Tidak, ini bukan pencitraan semata. Ini adalah sebuah tekad, tentu saja komitmen ideologis kami.
Sebagai partai yang memiliki kedekatan historis dan sosiologis dengan masyarakat pedesaan serta komunitas pesantren, PKB sebenarnya memiliki modal sosial yang sangat besar untuk mengeksekusi visi hijau ini.
Isu-isu lingkungan bukanlah hal asing bagi warga desa; mereka adalah kelompok yang paling pertama merasakan dampak ketika alam rusak. Kedaulatan pupuk organik bagi petani yang kian tercekik harga pupuk kimia, pelestarian sumber mata air di wilayah selatan yang sering dilanda kekeringan, hingga manajemen sampah berbasis komunitas desa, adalah lini depan yang sangat relevan dengan basis massa mereka.
Jika dikelola dengan serius, politik hijau ini bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antara kearifan lokal (local wisdom) dengan kebijakan publik yang modern. Dengungan politik hijau ini memberikan harapan baru bahwa pembangunan Bojonegoro ke depan tidak boleh lagi "buta warna".
Kita sepakat bahwa pembangunan jalan dan jembatan adalah hal vital untuk mobilitas ekonomi, namun memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah petani saat kemarau panjang adalah bentuk nyata dari keadilan ekologis.
Inilah substansi yang harus diperjuangkan di parlemen, bahwa kesejahteraan tidak boleh dibayar dengan kerusakan alam. Tahun 2026 akan menjadi panggung pembuktian bagi konsistensi narasi ini.
PKB menyadari, publik kini tidak lagi hanya puas dengan orasi yang memukau; maka mereka tentu menunggu apakah gagasan hijau ini akan menjelma menjadi kebijakan anggaran (budgeting) yang nyata dan berpihak pada lingkungan, suatu misal.
Iya, memang di sinilah komitmen PKB. Kami ingin mengkonkretkan isu ini pada semua level dan aspek. Politik hijau akan diuji saat ia berhadapan dengan isu-isu sensitif yang seringkali berbenturan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek, seperti alih fungsi lahan produktif untuk industri atau kebijakan pengelolaan limbah industri yang kian kompleks di Bojonegoro.
Jika mampu konsisten mengawal target-target lingkungan, seperti pengurangan sampah rumah tangga secara masif melalui teknologi tepat guna atau perlindungan hutan rakyat yang menjadi paru-paru daerah, maka PKB bukan hanya akan memenangkan suara di kotak penclobosan, tapi juga memenangkan masa depan generasi mendatang.
Baca Juga: Opini: Banjir Tahunan Bengawan Njeroh
Namun, risikonya pun nyata; jika narasi ini hanya berhenti di spanduk, baliho, dan slogan media sosial tanpa adanya produk legislasi yang pro-alam, maka politik hijau tersebut tak lebih dari sekadar jargon politik musiman yang akan layu ditelan zaman. Kita tentu saja tidak menginginkan kejadian seperti ini.
Masyarakat Bojonegoro sepertinya sudah lama menaruh ekspektasi pada lahirnya sebuah kebijakan politik yang miqat-nya adalah hablun min al alam. Kehadiran narasi ekologi oleh PKB hari ini semoga menjadi pembeda (differentiator) yang substansial.
Politik hijau harus bisa membuktikan sebuah tesis penting: bahwa menjaga alam bisa berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi rakyat secara riil. Hijau tidak berarti anti-pembangunan, melainkan pembangunan yang memiliki hati nurani dan keberlanjutan.
Kini, bola ada di tangan para pengambil kebijakan. Kita semua, sedang menanti dengan saksama: apakah "Bojonegoro Hijau" akan benar-benar tumbuh subur menjadi hutan kebijakan yang menyejukkan, atau hanya akan menjadi tanaman hias yang layu sebelum sempat berkembang.
Tentu saja, PKB tidak ingin sendirian dalam mengusung dan membumikan narasi hijau bagi upaya merawat bumi angling dharma mendatang. Semua elemen, mesti berkolaborasi dan gotong-royong mewujudkannya bersama. Sebab, sebuah pilihan ada pada satu tindakan nyata, karena alam tidak bisa dinegosiasi dengan janji-janji di atas kertas. Wallahu Alam. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana