Oleh:
Munawar
Wakil Ketua PC GP Ansor Bojonegoro
PENURUNAN jumlah lowongan kerja di Bojonegoro pada 2025 seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai fluktuasi data tahunan. Ia adalah sinyal keras tentang masalah yang lebih dalam, ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Ketika angka lowongan kerja menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, sementara pencari kerja tetap tinggi dan tingkat penempatan kerja hanya sekitar 11 persen, jelas ada persoalan struktural yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara lama.
Selama ini, pendidikan kerap diposisikan sebagai jalan utama untuk keluar dari pengangguran. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar peluang kerja, begitu logika yang lama ditanamkan. Namun realitas di Bojonegoro menunjukkan cerita yang berbeda. Banyak pencari kerja dengan latar belakang pendidikan tinggi, bahkan sarjana, tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ijazah tidak lagi otomatis menjadi tiket masuk ke dunia kerja.
Masalah utamanya bukan semata kurangnya lapangan kerja, melainkan mismatch kompetensi. Dunia industri bergerak cepat, dengan tuntutan keterampilan yang semakin spesifik, pengalaman kerja, sertifikat pelatihan, penguasaan teknologi tertentu, hingga standar non-teknis seperti komunikasi dan penampilan. Sementara itu, banyak lulusan pendidikan, baik SMA, SMK, maupun perguruan tinggi masih dibekali kompetensi yang terlalu umum dan kurang aplikatif.
Data Job fair 2025 di Bojonegoro memperjelas situasi ini. Dari ribuan lowongan yang tersedia, hanya ratusan yang benar-benar terisi. Alasan resminya adalah ketidaksesuaian kompetensi dan perbedaan ekspektasi upah. Ini menunjukkan bahwa persoalan tidak berhenti pada pencari kerja “kurang berusaha”, tetapi juga pada sistem yang gagal menjembatani kebutuhan dua pihak, industri dan tenaga kerja lokal.
Pendidikan, khususnya pendidikan vokasi dan perguruan tinggi, memiliki peran krusial dalam persoalan ini. Kurikulum sering kali tertinggal dari kebutuhan riil industri. Banyak institusi pendidikan masih menekankan teori, nilai akademik, dan kelulusan tepat waktu, tanpa memastikan lulusannya benar-benar siap kerja. Kerja sama dengan industri sering bersifat seremonial, MoU ditandatangani, tetapi tidak berlanjut pada magang berkualitas, penyusunan kurikulum bersama, atau penyerapan lulusan secara nyata.
Di sisi lain, dunia industri juga tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab. Standar rekrutmen yang terlalu tinggi, bahkan untuk posisi entry-level, mempersempit peluang tenaga kerja lokal. Syarat pengalaman kerja bagi lulusan baru, misalnya, menciptakan paradoks klasik, tidak bisa bekerja karena tidak berpengalaman, dan tidak berpengalaman karena tidak diberi kesempatan bekerja. Jika industri di daerah lebih memilih tenaga kerja siap pakai tanpa investasi pada pelatihan, maka kesenjangan ini akan terus melebar.
Pemerintah daerah berada di posisi strategis untuk menjembatani dua dunia ini. Namun, kebijakan ketenagakerjaan di Bojonegoro masih cenderung reaktif dan administratif. Jobfair rutin digelar, data dipublikasikan, tetapi dampak nyatanya minim. Tanpa evaluasi mendalam dan pembenahan hulu, yakni pendidikan dan pelatihan, jobfair hanya menjadi etalase, bukan solusi.
Yang dibutuhkan adalah perubahan pendekatan. Pertama, pemetaan kebutuhan industri lokal secara detail dan berkelanjutan. Bukan hanya jumlah lowongan, tetapi jenis keterampilan apa yang benar-benar dibutuhkan dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Data ini harus menjadi dasar perencanaan pendidikan dan pelatihan kerja.
Kedua, pendidikan vokasi dan perguruan tinggi perlu didorong untuk lebih adaptif. Kurikulum harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan industri. Program magang wajib yang berkualitas, sertifikasi kompetensi yang relevan, serta pengajar dari praktisi industri bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Ketiga, industri perlu dilibatkan sebagai mitra aktif, bukan sekadar pengguna tenaga kerja. Insentif bagi perusahaan yang mau melatih dan menyerap tenaga kerja lokal bisa menjadi salah satu jalan. Investasi pada SDM lokal bukan beban, melainkan strategi jangka panjang untuk keberlanjutan industri itu sendiri.
Jika ketidaksinkronan ini dibiarkan, Bojonegoro berisiko menghadapi krisis senyap, pengangguran terdidik, migrasi tenaga kerja muda ke luar daerah, dan potensi masalah sosial yang lebih luas. Pendidikan akan kehilangan relevansinya, dan industri akan terus mengeluh kekurangan tenaga kerja kompeten.
PR besar pendidikan dan dunia industri di Bojonegoro bukan soal siapa yang salah, melainkan siapa yang mau berubah. Tanpa keberanian untuk membenahi sistem secara menyeluruh, angka-angka dalam laporan ketenagakerjaan hanya akan menjadi pengingat tahunan bahwa kesempatan kerja dan harapan generasi muda semakin menjauh. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana