Oleh:
Nono Warnono
Pangarsa Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB)
SEJARAH panjang eksistensi Kadipaten Jipang dalam pasang surut kuasa raja-raja hingga era Kabupaten Bojonegoro kekinian adalah perjalanan politik membangun sebuah peradaban. Dari era nan sarat intrik-intrik politik dan otoritarianisme di masa lalu menuju sebuah pengelolaan kekuasaan yang lebih beradab demokratis dan mendamba nilai-nilai humanism.
Dalam buku “Sejarah Kabupaten Bojonegoro: Menyingkap Kehidupan Dari Masa Ke Masa” (988), Bojonegoro secara resmi ditetapkan sebagai hari jadi kabupatennya pada 20 Oktober 1677, saat Kadipaten Jipang diubah menjadi Kabupaten dengan bupati pertama Mas Toemapel. Pada tahun 1725, pusat pemerintahan dipindahkan dari Padangan ke Rajekwesi atas perintah Susuhunan Pakubuwono II, yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Haria Mentahun I. Nama Rajekwesi kemudian diganti menjadi Bojonegoro oleh Bupati R.T. Sosrodilogo saat ia kembali berkuasa setelah sebelumnya direbut Belanda.
Kini saat hari jadi ke-348 betapa sejarah masa lalu penuh liku niscaya dijadikan pelajaran, dijadikan kacabenggala (cermin), serta diambil hikmah untuk melangkah penuh gairah mengelola potensi sumberdaya alam pun sumberdaya manusia secara optimal. Tersebab rakyat di akar rumput, maupun ranah menengah ke atas senantiasa menunggu kiprah pemimpin daerah teriring berkah Gusti mencurah rahmah Bojonegoro yang lebih gemilang.
Era bupati Wahono- Nurul Azizah telah menghadirkan gaya kepemimpinan baru yang mumpuni. Meninggalkan kepemimpinan lama sarat tekanan. Meninggalkan kepemimpinan masa lalu nan otoriter. Oleh karenanya gaya kepemimpinan sekarang terasa lebih santun, damai, ayem tentrem. Lihatlah sang bupati yang ajeg blusukan berkomunikasi menggunakan genre bahasa Jawa krama alus dengan rakyat akar rumput. Wakil bupati yang riang gembira sunggingan senyum blusukan di momen-momen musibah bencana, melayat kematian, hadir berbaur acara hajatan, hingga malam-malam hadir di pengajian hingga dini hari.
Dengan semboyan “bahagia makmur membanggakan” program lama yang manfaat tetap ditindaklanjuti dan program-program baru nan strategis realistis telah dicanangkan diimplementasikan secara serius dan proporsional. Tentu semua itu demi mereduksi kesenjangan sosial menggapai kesejahteraa kemakmuran seabagi sebuah keniscayaan.
Menghadirkan program program baru nan lebih menyentuh semacam pengentasan kemiskinan melalui Gayatri (Gerakan Ayam petelur Mandiri) Domba Kesejahteraan, , produksi tebu hutan oleh pesanggem, teknologi pertanian, akses kesehatan semacam program Satelit Sigap Plus, angkutan pelajar gratis, beasiswa bahagia, komitmen pelestarian tradhisi seni budaya sebagai lokal genius (kearifan lokal) semacam pemakaian busana daerah (Obor sewu) yang merujuk pada lokalitas samin secara historis, hingga hal-hal kecil semacam merubah ucapan selamat yang semula karangan bunga diganti menjadi bibit tanaman yang produktif dengan tujuan pemberdayaan ekonomi serta menjaga lingkungan.
Inisiasi pendirian sekolah Pamong Praja, Sekolah Rakyat, dan pembangunan badan riset dan inovasi daerah (brida) yang segera diwujudkan adalah langkah inovatif yang perlu diapresiasi dan didukung sepenuhnya.
Sebagai pemimpin daerah nan visioner gagasan inovasi baru menumbuhkembangkan potensi adalah sebuah keniscayaan. Terutama terkait brida, ini sangat strategis karena selaras melimpahnya potensi Bojonegoro berupa migas, pertanian, peternakan, dan pariwisata.
Wujud lain nuansa kehidupan masyarakat yang merakyat berupa penyebarluasan tegline medhayoh pun pula pelaksanaannya secara masif adalah upaya kembalinya revitalisasi nilai nilai kekeluargaan saling berkunjung ke desa sebagai bentuk interaksi lokalitas. Sebuah kondisi yang di era digital ini mulai ditinggalkan secara pelan-pelan dalam kehidupan bermasyarakat.
Namun, betapa tiada yang sempurna dalam hidup dan kehidupan ini. Akan halnya dinamika iktiar-ikhtiar membangun daerah telah diupayakan, namun tantangan itu masih tetap ada untuk diatasi. Tantangan Bojonegoro kekinian adalah maslah kemiskinan, Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan ekonomi secara inklusif, masalah pengangguran, optimalisasi pembangunan konektivitas untuk menekan kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan. (Radar Bojonegoro, 21 Oktober 2025)
Bersinergi menghimpun energi kolektif nan positif agar mandiri bahagia menuju kehidupan yang makmur membanggakan adalah cita-cita kolektif yang amat mulia. Karena sesungguhnya membangun daerah bukan kewajiban bupati-wakil bupati an sich, tetapi menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat Bojonegoro bergerak bersama.
Harapan kolektif di atas sangat selaras dengan tulisan hikmah pada lambang daerah Bojonegoro, yaitu “Jer Kerta Raharja Mawa Karya”. Kata hikmah dalam bahasa sansekerta dan Jawa Kuno yang bermakna “Supaya Sejahtera (harus) Dengan Karya/bekerja”. Holopis kuntul baris, membangun Bojonegoro yang gemilang adalah keniscayaan.
Merujuk apa yang pernah dikemukakan oleh Sultan Hamengku Buwana I Tahun 1682 Jawa: “Wani ing karya, wedi ing ceda, mulat sarira hangrasa wani”. Sugeng ambal warsa kaping 348 Bojonegoro. Rahayu widada lestari mulya, ngrungkebi Nusantara, hanjayeng bawana. Semoga. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana