Opini: Mengelola Pelayanan Pasien BPJS

Yuan Edo Ramadhana • Dipublikasikan Senin, 2 Juni 2025 | 00:00 WIB
Kartu Indonesia Sehat: Masyarakat Bojonegoro menerima program UHC yang menjamin kesehatan dengan BPJS Kesehatan.
Kartu Indonesia Sehat: Masyarakat Bojonegoro menerima program UHC yang menjamin kesehatan dengan BPJS Kesehatan.

 

Oleh:
SUDALHAR
Dewan Pengawas PAIRSI

SALAH satu cara pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah UUD 1945, dengan UHC (Universal Health Coverage).

UHC memastikan semua orang, tanpa memandang status ekonomi, dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS), yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Ibarat mata uang logam yang mempunyai dua sisi, begitu pula sebuah program terdapat sudut pandang yang berbeda baik dari pemberi layanan maupun penerima layanan kesehatan, selalau ada persepsi positif namun juga terdapat persepsi yang negatf.

Sudut pandang positif terhadap program ini, penerima layanan kesehatan tidak lagi khawatir dengan beban biaya yang harus dikeluarkan, dan penyedia layanan mendapat pembayaran dari penyelenggara jaminan sosial.

Sementara persepsi negatif masih mewarnai sebagian masyarakat bahwa menganggap kualitas pelayanan di beberapa fasilitas kesehatan belum optimal, mengeluhkan sikap petugas yang kurang ramah atau responsif.

Ketersediaan fasilitas belum memadai, alur pelayanan rumit, waktu tunggu lama dan petugas kurang tanggap terhadap keluhan atau pertanyaan pasien.

Sementara pemberi layanan mendapati klaim di bawah tarif, waktu klaim yang tertunda, bahkan kegagalan klaim terhadap layanan yang telah diberikan. Jika hal ini dibiarkan maka akan mengurangi capaian dari program tersebut.

Baca Juga: Haji 2025: Perjalanan Suci dan Ikhtiar Sehat

Persepsi pasien tentang pelayanan BPJS, ditentukan beberapa hal, meliputi pengetahuan dan pemahaman pasien terhadap ketentuan BPJS. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang prosedur pendaftaran, hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS, serta manfaat yang ditawarkan, maka semakin baik persepsi mereka terhadap BPJS.

Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dapat menyebabkan persepsi negatif, misalnya terkait prosedur yang rumit atau manfaat yang terbatas.

Pengalaman pribadi juga ikut berkontribusi, pengalaman pribadi, baik positif maupun negatif, akan sangat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap BPJS.

Untuk mendukung Perspesi psositif pasien BPJS maka para petugas Kesehatan hendaknya selalu meningkatkan kualitas pelayanan, pelayanan cepat, ramah, dan berkualitas tinggi akan meningkatkan persepsi positif terhadap BPJS.

Sebaliknya pelayanan lambat, kurang ramah, atau tidak memadai akan menyebabkan persepsi negatif, bahkan dapat memicu rasa tidak puas.

Kemudian perlu komunikasi dan promosi tentang manfaat BPJS akan membantu meningkatkan persepsi positif. Komunikasi yang baik dapat mengatasi miskonsepsi dan memberikan informasi yang akurat tentang BPJS kepada masyarakat.

Bahkan persepsi dari tenaga kesehatan juga memegang pernanan. Sikap dan perilaku tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS juga dapat mempengaruhi persepsi pasien.

Tenaga kesehatan yang ramah, empati, dan memberikan pelayanan yang baik akan meningkatkan persepsi positif, sedangkan sikap yang kurang ramah atau tidak memperhatikan pasien akan menimbulkan persepsi negatif.

Faktor lainnya seperti aksesibilitas fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan yang menerima pasien BPJS, serta keberadaan layanan kesehatan yang berkualitas juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap BPJS.

Agar petugas pemberi pelayanan kesehatan bisa mewujudkan, diperlukan keberpihakan pengelola fasilitas kesehatan mengelola pelayanan pasien BPJS.

Pengelola Pelayanan Kesehatan perlu menyelaraskan Internal Business Process, yang meliputi Sumberdaya baik peralatan, sarana prasarana, IT dan yang paling utama adalah SDM.

Kemudian mencipatakan iklim organisasi yang baik, dengan kepemimpinan, kerjasama, budaya kerja, dan tata kelola. Aspek berikutnya pengelolalan kinerja rumah sakit yang baik dengan membuat rencana strategis, pengeloalaan SDM, pengeloalaan pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, pemasaran, keuangan, IT, dan klaim layanan BPJS.

Dari semua aspek tesebut maka secara singkat bisa digarisbawahi bahwa pelayanan kesehatan pada pasien BPJS bisa dikelaola dengan bai jika SDM yang memberikan pelayanan berkualitas.

Baca Juga: Opini: Ledre Solusi Pengentasan Kemiskinan

Terutama SDM Perawat yang mendominasi jumlah dan jam layanan di rumah sakit. Agar terwujud perlu diciptakan budaya kerja yang baik sesuai dengan nilai dan falsafah Altruisme , prinsip hidup tenaga kesehatan yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain/pasien dibanding kepentingan pribadi.

Kemudian penglola layanan Kesehatan perlu menyadari bahwa alokasi anggaran dari BPJS untuk memberikan pelayanan tidak akan sama dengan tarif layanan yang telah ditetapkan untuk pasien non BPJS.

Perlu kebijakan dalam menggunakan anggaran yang bersifat akumulatif dan prinsip Taawun. Boleh jadi baiaya pelayanan tertentu terjadi minus dan biaya pelayanan lain terjadi surplus.

Maka efisiensi dengan metode pelayanan yang paling tepat untuk kenyamanan dan kesembuhan pasien bisa di tetapkan. Selanjutnya penggunaan IT dalam pelayanan agar klaim biaya pelayanan pasien BPJS semakin tepat dan produktif akan meningkatkan pendapatan keuangan. Pengelolan keuangan yang transparan dan efektif perlu diimbangi juga dengan Remunerasi yang proposional agar meningkatkan kesejahteraan karyawan bukan hanya pejabat struktural. Semoga Kesehatan dan Kesejahteraan bisa didapatkan semua warga Masyarakat di Bumi Matahun ini.

Selanjutnya kelengkapan peralatan medis dan penggunaan IT dalam pelayanan agar klaim biaya pelayanan pasien BPJS semakin tepat dan produktif akan meningkatkan pendapatan keuangan. Pengelolan keuangan yang transparan dan efektif perlu diimbangi juga dengan remunerasi yang proposional agar meningkatkan kesejahteraan karyawan bukan hanya pejabat struktural. Semoga kesehatan dan kesejahteraan bisa didapatkan semua warga Bumi Matahun ini. (*)

Editor : Yuan Edo Ramadhana
JKN bpjs pasien bpjs indonesia BPJS Kesehatan uhc kesehatan pemerintah pasien pelayanan pelayanan bpjs