Oleh:
INUNG SEKTIYAWAN
SETIAP kali memasuki bulan Juni, kita diingatkan kembali pada momen monumental dalam sejarah bangsa, yaitu kelahiran Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato visionernya dalam sidang BPUPKI dan menjadi tonggak ideologis negara Indonesia. Ia menyebutkan lima prinsip dasar, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, yang kemudian berkembang menjadi Pancasila seperti kita kenal sekarang.
Pemerintah sejak 2017 secara resmi menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan menjadikan bulan ini sebagai “Bulan Pancasila”. Ini bukan sekadar penambahan hari besar kenegaraan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar yang menjadi perekat bangsa.
Namun, pertanyaannya adalah apakah peringatan ini sekadar seremoni tahunan, atau sungguh menjadi pengingat hidup bahwa Pancasila masih relevan dan dibutuhkan di tengah arus zaman yang cepat, individualistik, dan kadang nihil makna?
Tantangan terhadap Pancasila saat ini tidak datang dari ancaman fisik seperti pada masa awal kemerdekaan, melainkan dari godaan ideologi global, polarisasi sosial, dan melemahnya semangat kolektivitas. Di media sosial, kita sering menjumpai ujaran kebencian, pengaburan fakta sejarah, hingga perpecahan yang justru menumbuhkan sikap anti toleransi yang berlawanan terhadap semangat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Di sinilah pentingnya menjadikan Juni bukan hanya sebagai bulan simbolik, tetapi juga bulan pemaknaan. Jika Pancasila sekadar dihafal, dirayakan dengan upacara, dan dijadikan mural di dinding sekolah, maka ia akan layu oleh rutinitas. Tapi jika nilai-nilainya dipahami, dihidupkan, dan ditanamkan dalam kebijakan publik dan praktik kehidupan sehari-hari, maka Pancasila akan menjadi “roh” dari Indonesia itu sendiri.
Pancasila bukan hanya teori kosong. Ia lahir dari konteks sejarah, pergulatan gagasan, dan kebutuhan akan kesatuan bangsa yang majemuk. Bung Karno pernah mengatakan dalam peringatan hari Pancasila 1 Juni 1946, “Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah”.
Itulah mengapa nilai-nilainya melampaui zaman. Dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, kita diingatkan bahwa spiritualitas adalah fondasi kebangsaan, namun bukan untuk memaksakan keyakinan, melainkan untuk membangun kesadaran moral bersama. Di sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kita diajak untuk meletakkan martabat manusia di atas segala bentuk perbedaan.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi sangat penting hari ini ketika identitas politik, agama, dan suku sering dipakai untuk memecah-belah. Persatuan bukan sekadar slogan, tetapi buah dari saling memahami, mendengar, dan menghargai. Sementara sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah fondasi demokrasi Indonesia, bukan demokrasi liberal yang serba cepat dan gaduh, tetapi demokrasi yang sabar, deliberatif, dan mengutamakan hikmah.
Baca Juga: Opini: Koperasi Merah Putih Ladang Baru Perjuangan Kaum Muda
Akhirnya, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi cita-cita luhur yang belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan masih menganga. Sebagian besar kekayaan nasional masih dikuasai oleh segelintir elite. Di sinilah tugas negara dan masyarakat sipil untuk menghidupkan kembali semangat keadilan sosial, tidak hanya melalui redistribusi ekonomi, tetapi juga melalui pendidikan, akses layanan, dan keadilan hukum.
Memperingati bulan Pancasila mestinya tidak berhenti pada lomba pidato, pengibaran bendera, atau seminar akademik. Ia harus menjelma menjadi gerakan moral, kebudayaan, dan institusional. Sekolah-sekolah perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik, bukan sekadar dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Guru bisa menumbuhkan gotong royong lewat proyek bersama, menanamkan toleransi lewat dialog kelas, dan mendidik empati lewat kegiatan sosial.
Di lingkungan birokrasi, Pancasila seharusnya menjadi dasar integritas dan pelayanan publik. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelayanan yang diskriminatif adalah bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila. Bahkan dalam urusan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, tidak menyebar hoaks, memberi bantuan kepada tetangga, atau menjaga kebersihan lingkungan, pada dasarnya kita sesungguhnya sedang menjalankan Pancasila.
Penulis dan budayawan Goenawan Mohamad pernah menulis, “Pancasila bukan fondasi yang ditanam, tetapi nafas yang dihirup.” Pernyataan ini mengajak kita untuk tidak memperlakukan Pancasila sebagai benda mati, tetapi sebagai semangat hidup yang terus dibutuhkan dalam setiap gerak langkah bangsa.
Juni adalah saat terbaik untuk bertanya kembali apakah kita sudah mempraktikkan Pancasila dalam hidup kita, atau hanya mengutipnya dalam pidato dan spanduk? Apakah silasila itu hidup dalam kebijakan pemerintah, sistem pendidikan, media, dan pergaulan sosial kita? Jika jawabannya masih samar, maka peringatan bulan Pancasila harus menjadi panggilan untuk bangkit.
Kini, tugas kita bukan lagi memperdebatkan ideologi lain, tetapi merawat ideologi kita sendiri. Pancasila tidak perlu dibela dengan kecurigaan, tapi dengan penghayatan. Tidak cukup dipertahankan di buku teks, tapi harus diperjuangkan dalam tindakan nyata. Mari kita jadikan Juni bukan sekadar bulan seremonial, tetapi bulan kesadaran bahwa Pancasila bukan hanya milik sejarah, tetapi milik masa depan Indonesia. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana