Oleh:
Ahmad Sholikin
Ketua LPPM dan Dosen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Unisda
NAMPAKNYA masyarakat Kabupaten Bojonegoro harus tertunda beberapa saat untuk memiliki Bupati dan Wakil Bupati baru. Pasalnya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang dijadwalkan pada 6 Februari 2025 ditunda, kemungkinan pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 17-20 Februari 2025.
Bupati dan Wakil Bupati baru Bojonegoro (Setyo Wahono dan Nurul Azizah) sudah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bojonegoro. Bojonegoro dikenal sebagai daerah yang kaya minyak dan gas bumi.
Potensi ini seharusnya mampu menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah, Bojonegoro masih menghadapi berbagai permasalahan.
Salah satu permasalahan utama adalah tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), yang setiap tahun mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan penyerapan anggaran masih belum optimal, sehingga banyak program pembangunan yang tidak terlaksana secara maksimal. Selain itu, angka kemiskinan yang masih tinggi, yaitu sekitar 14 persen dari total warga Bojonegoro, menjadi tantangan tersendiri (Satu Data Bojonegoro, 2025).
Tantangan lainnya adalah tingkat pengangguran yang mencapai 5 persen, dengan lebih dari 34.785 orang masih belum mendapatkan pekerjaan (BPS, 2024). Padahal, Bojonegoro memiliki kekayaan sumber daya alam, terutama di sektor minyak dan gas, yang seharusnya dapat lebih berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Studi terbaru Revisiting the Resource Curse in the Age of Energy Transition: Cobalt Reserves and Conflict in Africa (2024) oleh Weihong Qi menunjukkan bahwa resource curse bisa dihindari dengan diversifikasi ekonomi yang cerdas dan kualitas SDM yang memadai. SDM yang berkualitas dan didukung oleh kebijakan diversifikasi ekonomi yang tepat, Bojonegoro bisa memanfaatkan sumber daya alamnya untuk membangun sektor-sektor yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada migas.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memadai Bojonegoro menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan data per Juni 2024, jumlah penduduk Bojonegoro mencapai 1,44 juta jiwa, dengan distribusi pendidikan sebagai berikut: Belum Tamat SD: 8,55%; Belum/Tidak Sekolah: 21,88%; Tamat SD: 30,84%; Tamat SMP: 17,39%; Tamat SMA: 16,99%; Tamat D1/ D2: 0,36%; Tamat D3: 0,56%; Tamat S1: 3,27%; Tamat S2: 0,16%; Tamat S3: 0,004% (Katadata, 2024).
Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Bojonegoro belum menyelesaikan pendidikan dasar, dengan hanya 3,27% yang memiliki pendidikan setingkat S1 atau lebih tinggi. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis teknologi merupakan salah satu kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh daerah yang bergantung pada sumber daya alam. Pengembangan pendidikan vokasional yang terfokus pada keterampilan teknis di sektor-sektor seperti energi terbarukan, teknologi informasi, dan manajemen sumber daya alam sangat penting untuk mempersiapkan SDM yang siap menghadapi perkembangan industri global yang semakin canggih dan berkelanjutan.
Program beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu akan membantu menciptakan peluang yang lebih merata, sehingga mereka yang memiliki potensi dapat mengakses pendidikan tinggi dan mengembangkan keterampilan yang lebih luas untuk berkontribusi pada pembangunan daerah. Selain itu, penting juga untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil agar pendidikan dapat diakses secara merata. Peningkatan kualitas pengajaran melalui pelatihan berkelanjutan bagi guru-guru di Bojonegoro juga sangat dibutuhkan, terutama dalam penggunaan teknologi pendidikan yang lebih efektif dan efisien.
Diversifikasi Ekonomi yang Cerdas
Upaya diversifikasi ekonomi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa ekonomi di Bojonegoro tidak hanya bergantung pada sektor migas, tetapi juga berkembang di sektor-sektor lain yang lebih berkelanjutan. Penelitian Weihong Qi (2024) menunjukkan bahwa di beberapa negara kaya sumber daya, transisi energi yang mengarah pada energi terbarukan memerlukan peningkatan keterampilan masyarakat agar mereka dapat terlibat dalam industri yang lebih ramah lingkungan.
Untuk mendiversifikasi ekonomi, Bojonegoro dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada di luar sektor migas, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan, tetapi membutuhkan investasi dalam peningkatan keterampilan masyarakat dan peningkatan infrastruktur.
Pembangunan industri lokal juga perlu didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan di luar sektor migas. Pemerintah daerah Bojonegoro dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bisnis kepada masyarakat setempat. Pelatihan tentang manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan produk di sektor UMKM akan mendorong pertumbuhan sektor industri kreatif dan ekonomi digital.
Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi bagian dari upaya diversifikasi ekonomi yang harus diperhatikan. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara langsung untuk memastikan manfaat ekonomi yang merata dan mengurangi potensi konflik sosial. Pelatihan dalam manajemen sumber daya alam, terutama untuk mengelola sektor energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan, akan mempersiapkan masyarakat untuk beradaptasi dengan transisi energi yang tengah berlangsung di seluruh dunia.
Peningkatan kualitas SDM dan diversifikasi ekonomi adalah dua aspek yang saling terkait dan harus dijalankan secara bersamaan untuk mencapai keberlanjutan ekonomi di Bojonegoro. Dengan menyediakan pendidikan yang lebih baik dan pelatihan keterampilan berbasis teknologi, serta mendorong sektor-sektor non-migas untuk berkembang, Bojonegoro dapat menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Keterlibatan aktif masyarakat dan kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan akan mempercepat terwujudnya tujuan ini, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana