Oleh:
Oryz Setiawan
Koordinator Bidang Advokasi Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Cabang Bojonegoro
SALAH satu program yang dijanjikan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada waktu kampanye adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG yang dicanangkan dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dalam 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo-Gibran.
Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat bahwa 70 persen tidak sarapan pagi pergi ke sekolah, angka stunting di Indonesia sebesar 21,06 persen, urutan ke-27 dari 154 negara yang memiliki data stunting. Sedangkan rata-rata tinggi badan orang Indonesia 157,98 cm (Laki-laki 163,55 cm dan Perempuan 152,79 cm), rata- rata IQ penduduk Indonesia 78,49 (dibawah Singapura dengan rata-rata 105,89 dan Jepang rata-rata 106,48) sehingga secara umum anak-anak di Indonesia mendapat gizi yang kurang lengkap.
Dari aspek suplai dan penyediaan bahan pangan bahwa untuk mendapatkan produk dan distribusi bahan baku seperti beras, sayur, daging, telur, susu dan lain-lain melalui BUMDes dan koperasi serta melibatkan posyandu, kader PKK, puskesmas unit layanan ibu hami dan balita.
Sedangkan untuk sekolah pendistribusian sampai ke siswa dapat melibatkan dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam operasionalisasinya dibutuhkan unit layanan berupa dapur yang harus sesuai dengan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional dengan luas bangunan 20 M x 20 M, luas tanah 2 kali luas bangunan, akses bahan baku berbeda dengan akses makan siap dikirim, pembagian ruangan mempertimbangkan aspek higenis dan sanitasi, memili akses listrik dan air bersih yang layak, target pencapain program 2025 adalah 5.000 Unit/Satuan Pelayanan untuk 15 Juta-25 Juta orang penerima manfaat. Secara umum program ini bertujuan mendorong kualitas gizi anak sekolah, memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta menggerakan ekonomi nasional dan di daerah. Dari sisi anggaran, total alokasi anggaran program MBG sebesar 94,77 trilyun yang terdiri dari 71 triliun dari APBN dan 23,77 trilyun dari APBD Kabupaten/Kota.
Kendala dan Tantangan
Saat ini kita dihadapkan pada berbagai kondisi masyarakat cenderung kian melemah ekonomi, daya beli dan jeratan kemiskinan yang tak kunjung mereda. SDM menjadi salah satu esensi dan prioritas utama pembangunan sehingga kondisi masyarakat terutama generasi penerus yang memiliki gizi baik, sehat, dan berpendidikan merupakan fondasi bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelum pelaksanaan MBG dibutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang untuk meminimalisasi risiko kegagalan antara lain Pertama, perlu ada pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan nutrisi anak-anak di berbagai daerah di Indonesia. Kebutuhan sasaran anak-anak sangat beragam mulai tingkatan pra sekolah, SD, SMP hingga SMA termasuk akses sekolah, jenis kelamin dan kondisi sekolah antar wilayah.
Kedua, kebiasaan makan dan pilihan makanan yang berbeda disetiap daerah. Kondisi ini sangat terkait dengan Tingkat sosial ekonomi masyarakat yang berbeda setiap lini. Kondisi dan kebiasaan pola makan perkotaan, pedesaan dan daerah terpencil yang terbelakang termasuk pilihan dan karakter makanan yang berbeda. Diharapkan apapun jenis dan ragam makanan tentu harus mengacu pada kandungan dan komposisi nutrisi yang cukup bukan sekedar tersedia. Ketiga, tantangan utamanya, yaitu implementasi program dengan memastikan alokasi anggaran digunakan dengan efisien. Alokasi anggaran yang besar ini, harus diikuti dengan implementasi yang transparan dan akuntabel diserta dengan adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi anak-anak. Kondisi tersebut tentu tidak mudah dalam tataran pelaksanaan ditengah keterbatasan anggaran, kondisi sosiologis dan topografis wilayah Indonesia serta karakteristik daerah yang acapkali terjadi kesenjangan sosial ekonomi.
Namun demikian ada beberapa hal lain yang harus menjadi perhatian dalam implementasi Program MBG ini yakni memastikan lokasi lahan sentra pelayanan makan bergizi gratis telah menjadi aset pemerintah daerah (tercatat dalam Barang Milik Daerah), standar spesifikasi teknis (bangunan, peralatan dan sumber daya manusia) sentra pelayanan makan bergizi gratis telah tersedia untuk menjadi pedoman bagi masing- masing pemerintah daerah. Selain itu menjamin ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan baku dan potensi kerjasama antar pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan makan bergizi gratis, memastikan timeframe implementasi kebijakan pada masing-masing pemerintah daerah disesuaikan dengan siklus perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta menyusun panduan pola pengelolaan (SOP perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan) atau petunjuk teknis pelaksanaan atas implementasi makan bergizi gratis. Selanjutnya melakukan analisis kebutuhan dana dan manfaat ekonomi (manfaat tambahan akibat adanya persebaran belanja kebutuhan makan bergizi gratis) di masing- masing daerah dan menyusun komunikasi publik (branding) dan membangun aplikasi digital yang dapat diakses oleh publik atas pelaksanaan program pemberian makan bergizi dan juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengawasan. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana