Oleh:
Nono Warnono
Pemerhati Bahasa, Sastra dan Pendidikan di Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB)
Sebagai pengejawantahan janji kampanye pilpres, program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah keniscayaan. Manakala tidak, janji tersebut akan terus ditagih warga masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan yang baru saja mendapat amanah.
MBG sebetulnya bukan program baru dalam pemenuhan gizi siswa, karena di tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an sudah pernah ada program makan tambahan khususnya bagi semua siswa yang disebut sebagai Program Makanan Tambahan Siswa (PMTS). Diberikan kepada siswa sekolah yang berada di desa tertinggal. Sebuah program yang diproyeksikan mampu meningkatkan gizi anak dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan sehat. Ikhtiar di bidang pendidikan yang telah sukses diimplementasikan oleh Kemendikbud saat itu.
Kini program serupa dengan cakupan lebih luas hingga ibu hamil dan menyusui, serta balita diimplementasikan dengan wacana dan nuansa politik yang berbeda. Sehingga sejak awal pro-kontra besaran anggaran hingga sasaran program menjadi kegaduhan tersendiri di ruang publik. Beberapa tokoh beragam latar belakang mengangkat berbagai sudut pandang opini, hingga menjelang pelaksanaan anggaran dirampingkan selaras dengan cekaknya fiskal pemerintah.
Sebagian pakar akademisi kuliner berpendapat, dengan plafon Rp. 10 ribu, cukup berat untuk menyajikan MBG. Biaya bahan baku makanan yang cenderung mahal. Belum lagi harga jual yang harus memasukkan biaya bahan baku, penggunaan energi, tenaga kerja, serta profit perusahaan agar dapat menjaga keberlangsungan usaha.
Sedang Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya telah mengadakan uji coba selama sebelas bulan di pulau Jawa. Dari hasil uji coba tersebut didapat harga rata-rata sepuluh ribu rupiah. Jika di beberapa tempat ada yang lebih mahal, dan ada yang lebih murah akan diberikan subsidi secara proporsional.
Menurut Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Prof. Dr. Warsono, program MBG penting diapresiasi karena masih banyaknya warga masyarakat yang kurang mampu dan butuh asupan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mengurangi stunting. Selain itu, untuk menunjang pendidikan, ketersediaan makanan bergizi memang sangat penting.
Program tambahan nutrisi dari makanan yang higienis tersebut dimulai sejak hari pertama siswa masuk semester ganjil (Senin 6 Januari 2025),di seluruh Indonesia. Namun pelaksanaan baru terealisasi di sebagian sekolah, belum bisa serentak karena berbaga kendala. Ada yang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pusat, hingga keterbatasan dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Di Bojonegoro program MBG telah dilaunching pada hari pertama masuk sekolah oleh Penjabat Bupati Bojonegoro Adriyanto. Pelaksanaannya masih difokuskan di beberapa lembaga sekolah dan posyandu perkotaan, karena keterbatasan dapur sehat. Untuk menyokong program strategis tersebut Pemerinta Daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 99 miliar pada APBD 2025. (Radar Bojonegoro, 7/1/2025}.
Sebagai program yang langsug menyentuh rakyat akar rumput (grasroot), diproyeksikan program tersebut dapat memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat hingga tahun 2029. Meski sementara baru ditargetkan 3 juta hingga maret, dan 25 jutaan penerima hingga akhir tahun 2025.
Selain penguatan gizi, program ini sejatinya juga diharapkan mampu memberdayakan UMKM, karena banyak kalangan usaha tersebut yang terlibat dalam rantai pasok kebutuhan program MBG. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memberdayakan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang memimpin sebagai kepala dapur unit SPPG di daerah. (Jawa Pos, 6 Januari 2025).
Di balik hiruk pikuk euforia program MBG, yang juga penting mendapatkan atensi adalah jangan sampai terlena sehingga mengabaikan pengawasan, meski telah disiapkan bantuan dari Ahli Gizi dan Akuntan, serta Aplikasi Monitoring dari Kementerian Komdigi untuk menakar standar gizi, diatribusi dan transparsi.
Program MBG juga berpotensi jatuhnya korban penipuan dengan menyalahgunakan program tersebut. Berbagai modus penipuan sudah terjadi di beberapa daerah, ada yang awu-awu mengirim sampel makanan ke sekolah, menipu warung dengan orderan makanan, hingga meminta uang jaminan kerjasama, penawaran tender mencatut nama kodim, hingga meminta data siswa penerima manfaat by name by address.
Dus menurut hemat penulis, untuk menakar keberhasilan program prioritas MBG, tidak hanya dilihat dari hiruk-pikuk dan antusiasme pelaksanaan ansich. Tetapi lebih karena telah dikelola dengan pemenuhan standar dan transparansi, hingga pengawasan yang ketat. Lebih dari itu program ini hanya stimulan sehingga tidak menjadikan masyarakat terjangkit budaya ketergantungan yang kontra produktif. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana