Oleh:
MUNDZAR FAHMAN
Mantan Wartawan Jawa Pos,Tinggal di Bojonegoro
DALAM dua minggu terakhir ini, media massa dan media sosial (medsos) banyak mengunggah rancangan susunan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Susunan itu belum final. Isinya pun juga berbeda-beda.
Pasangan Prabowo-Gibran akan dilantik hari ini, 20 Oktober 2024 sebagai presiden dan wakil presiden RI 2024-2029. Sedangkan anggota kabinet akan dilantik Senin besok. Siapa saja yang masuk dalam kabinet, tentu baru dapat diketahui publik setelah pelantikan besok.
Dalam draft susunan kabinet yang berseliweran di media, kabinet Prabowo-Gibran bakal jauh lebih gemuk dibanding kabinet sejak reformasi 1998. Menurut draft itu, kabinet Prabowo-Gibran terdiri atas 46 kementerian. Ada penambahan 12 dari jumlah kabinet sebelum ini yang hanya 34 kementerian.
Membengkaknya jumlah kementerian, dan banyaknya parpol yang berkoalisi di pemerintahan, tentu akan menjadi masalah tersendiri bagi Prabowo-Gibran. Menurut saya, paling tidak ada tiga masalah yang perlu segera ditangani/diselesaikan Presiden Prabowo dalam 100 hari pertama menjabat. Jika tiga masalah ini dapat diselesaikan dengan baik maka langkah berikutnya akan lebih lancar. Sebaliknya, jika tiga masalah itu masih ruwet maka sangat mungkin akan menjadi ganjalan pada langkah berikutnya. Apa saja tiga masalah itu?
Pertama, masalah posisi Wapres Gibran, terutama dalam hubungannya dengan presiden. Kita tidak boleh menutup mata bahwa proses pencalonan Gibran sebagai cawapres banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kontroversi itu hingga kini belum sepenuhnya hilang.
Apalagi, kini muncul kontroversi akun Fufufafa, yang oleh sebagian warga, akun itu dikaitkan dengan Gibran. Kata orang, unggahan pupu papa, -e…fufufafa- banyak berisi ujaran kebencian dan pelecehan terhadap tokoh-tokoh tertentu. Banyak isinya yang dianggap tidak etis. Konon, nama Prabowo juga di-bully di akun itu.
Saya khawatir, kondisi tersebut berpengaruh pada psikologis hubungan presiden dan wapresnya. Posisi presiden dan wapres yang idealnya sebagai dwitunggal (dua tapi satu/menyatu) menjadi terganggu.
Saat ini masih ada pihak yang mempermasalahkan posisi Gibran sebagai cawapres yang kini sudah menjadi capres itu. Selain itu, juga ada yang menyoroti tentang akun fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran. Menurut mereka, orang yang mengunggah di akun fufufafa sangat tidak pantas untuk menjadi pendamping Prabowo. Ini PR (pekerjaan rumah) pertama yang perlu diselesaikan Prabowo.
Kedua, kemungkinan masih adanya cawe-cawe Pakde Jokowi. Jika cawe-cawe yang baik-baik, tentu gak masalah. Dari siapapun datangnya. Tetapi jika cawe-cawe dalam hal yang tidak baik, tentu wajib ditolak. No reken.
Jika kita baca draft susunan kabinet Prabowo-Gibran, ada beberapa nama menteri yang merupakan mantan menteri Pakde Jokowi. Layak dikhawatirkan, Pakde Jokowi masih ingin ikut cawe-cawe lewat para mantan menterinya, atau lewat putra kesayangannya: Gibran. Dalam hal ini Presiden Prabowo harus tegas. Saya ber-husnudhon (berbaik sangka), Prabowo yang berlatar belakang tentara tentu sangat pemberani demi NKRI.
Ketiga, parpol koalisi pemerintah yang begitu banyak juga berpotensi menimbulkan masalah. Itu jika tidak dikelola dengan baik. Perlu dikonsolidasikan agar beragam parpol koalisi dan beragam anggota kabinet dapat dikukuhkan menjadi satu kekuatan besar.
Ada sepuluh parpol yang berkoalisi sebagai pendukung Prabowo-Gibran. Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, PPP, Perindo, dan Partai Buruh. Partai koalisi ini memiliki 470 kursi dari 580 kursi di DPR-RI. Hanya PDI-Perjuangan yang tidak ikut dalam koalisi pemerintah.
Sepuluh parpol koalisi tentu punya visi-misi yang berbeda-beda. Tokoh-tokoh yang berpengaruh di parpol-parpol tersebut tentu juga punya karakter dan orientasi politik yang berbeda. Jika visi-misi itu dibiarkan berkembang secara liar, melaku dewe-dewe, dikhawatirkan lebih banyak madlaratnya.
Sangat mungkin, pembengkakan jumlah kabinet Prabowo-Gibran menjadi 46 adalah untuk mengakomodasi parpol koalisi. Dalam praktik politik, ada ungkapan: who gets what, when, and how. Siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana mendapatkannya.
Saat proses Pilpres, beberapa parpol berkoalisi ikut berjuang memenangkan calonnya. Nah, saat calonnya menang, maka mereka ingin mendapatkan bagian kue jabatan. Itu wajar. Yang rasanya aneh adalah jika ada parpol yang sebelumnya berseberangan (menjadi lawan politik), tetapi setelah pemilu parpol tersebut bergabung dan minta jatah kue jabatan, hehehe…
Koalisi besar bisa berpotensi menjadi masalah, jika orientasinya hanya untuk meniadakan suara yang berbeda dengan pemerintah. Sehingga, tidak ada kritik dari legislatif terhadap apapun kebijakan pemerintah. Jika ini yang terjadi, demokrasi akan mati. Semua koor satu suara. Saya berharap, Prabowo-Gibran tidak membungkam kritik yang membangun dari mereka yang di luar sistem (koalisi).
Koalisi parpol gemoi, dan jumlah menteri membengkak, sebenarnya juga tidak masalah. Asal, mereka betul-betul bekerja dengan baik untuk kebaikan dan kemajuan negeri ini. Jika menteri yang banyak itu kompak, bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksinya untuk perbaikan negeri ini, itu tentu sangat positif. Tetapi akan menjadi masalah besar jika mereka lebih mementingkan ego parpol masing-masing.
PR Presiden Prabowo dalam 100 hari pertama tentu sangat berat. Tugasnya adalah menata dan menyelesaikan masalah di lembaga kepresidenan, dan menata kabinetnya yang sangat besar dan beragam itu. Ibarat hendak bepergian menggunakan kendaraan, perlu dicek dan disiapkan segala sesuatunya. Jika semua onderdil oke, dan pasukan on fire, maka kendaraan akan melaju dengan baik untuk mencapai tujuan. Semoga, ke depan, negeri ini dan bangsa ini semakin baik… (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana