Oleh:
Suwarno
Jamaah haji tahun 2012 pada KBIH "Al Amanah" Bojonegoro
Antusiasme orang untuk menunaikan ibadah haji, semakin tahun terus bertambah menggelora. Antrean yang begitu panjang dan biaya nan semakin mahal tak menyurutkan ambisi mereka untuk berangkat ibadah haji ke tanah suci. Daftar tunggu (waiting list) yang mencapai angka tiga puluh tahun lebih juga tak menjadi kendala bagi calon jamaah haji reguler lanjut usia (lansia) sekalipun. Bahkan tidak sedikit calon jamaah yang menempuh berbagai jalan kurang elok demi mendapat kesampaian ke haramain (dua kota suci).
Sebut saja adanya jamaah sepuh (lansia) asal Tuban yang menggunakan visa nonhaji tersesat dan menjadi sasaran jahat pencopet sehingga mendapat penanganan dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi adalah potret buram jamaah haji yang dilakukan dengan menerabas aturan. (Jawa Pos, Selasa 28 Mei 2024).
Keprihatinan tersebut semakin dalam ketika viral diberitakan adanya 22 WNI yang nekat pergi haji tanpa visa resmi dan ditangkap otoritas setempat serta mendapat sanksi berat (dideportasi). Masih ditambah sanksi banned yankni yang bersangkutan dilarang masuk ke Arab Saudi selama sepuluh tahun. Begitu juga dua orang pimpinan rombongan tersebut terpaksa menjalani proses pemeriksaan yang berpotensi terjerat vonis penjara enam bulan setara denda hingga 50 ribu real atau lebih dari 200 juta rupiah. (Jawa Pos, Kamis 1 Juni 2024).
Semakin banyaknya orang mecari "jalan lain" agar bisa menunaikan ibadah haji secara instan ke tanah suci sungguh fenomena yang harus mendapat perhatian serius. Niat melaksanakan ibadah haji adalah hal baik menurut perintah agama, namun jikalau dilakukan dengan cara yang tidak benar tentu akan banyak membawa madharat.
Menurut hemat penulis, realita di atas meniscayakan pemerintah untuk mengambil langkah strategis sehingga masyarakat dapat beribadah haji sesuai regulasi yang telah ada. Mewanti-wanti melalui berbgai media (mainstream atau sosmed) agar masyarakat tidak mudah tergiur iming-iming ibadah haji via jalur tidak resmi semacam lewat visa umroh, visa ziarah, bahkan semisal haji jalur furoda sekalipun yang belakangan sering disalahgunakan oknum.
Sejatinya pemerintah telah memperketat aturan perjalanan haji seiring dengan lahirnya Undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menegaskan bahwa hanya visa haji yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini sejalan dengan Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah Tawfiq Bin Fawzan Al Rabiah yang menegaskan tidak menoleransi bahkan memberi sanksi berat bagi jamaah yang melaksanakan ibadah haji tanpa prosedur resmi. Namun demikian karena ambisi ketergesa-gesaan sebagian umat islam untuk segera berhaji sehingga tak segan mencari "jalan lain" yang tidak benar. Realita tersebut kadang tidak semata murni ingin beribadah, tetapi lebih sebagai ritual bagi sekelompok masyarakat sebagsi proses peralihan status sosial. Ritus peralihan dari awam kemudian mendapat panggilan "haji" yang dimaknai dapat mengangkat gengsi (prestise).
Fatwa Haiah Kibaril Ulama Saudi menyebutkan, haji tanpa ijin (llegal) tidak diperbolehkan sebab kerugian yang ditimbulkan tidak terbatas pada jamaah yang bersangkutan tapi juga meluas pada jamaah secara umum. Kerugian yang dilakukan pelanggar adalah dosa karena menerabas pranata pemerintah untuk mencapai kepentingan umum. Siapapun yang mematuhi akan mendapat pahala dan yang melanggar berdosa dan pantas menerima hukuman.
Sementara itu organisasi islam Nahdhatul Ulama melalui bahsul masail mengemukakan bahwa berangkat haji yang tidak prosedural atau ilegal dinilai dapat mempersempit ruang gerak jamaah legal secara global. Praktik haji ilegal telah merampas hak (ghasab) jamaah haji yang kuotanya terdistribusi ke banyak negara.
Pertanyaan yang mengemuka adalah, kenapa masih terus terjadi sebagian masyarakat yang nekat berangkat haji illegal meski melanggar tuntunan substansi syariat Islam?
Inilah tugas bersama baik masyarakat maupun pemangku kepentingan terus mengedukasi umat islam agar memilih ibadah haji yang sesuai dengan maqasid atau substansi syariat Islam sehingga menghadirkan kemaslahatan serta mengantisipasi mafsadat atau dampak buruk.
Pendek kata berhaji melalui "jalan lain" yang ilegal tanpa proseur formal sungguh dilarang dan diharamkan secara syariat karena menghadirkan banyak mafsadat bagi individu maupun kolektif. Sebaliknya, berhaji dengan mematuhi prosedur formal dan regulasi yang telah ditetapkan dapat mereduksi mudarat dan menghadirkan kemaslahatan.
Selamat menunaikan ibadah haji, dengan mematuhi ptosedur dan regulasi yang ada semoga menjadi haji mabrur. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana