Pemuda dalam Transformasi Pembangunan Bojonegoro

Yuan Edo Ramadhana • Dipublikasikan Senin, 29 April 2024 | 00:00 WIB
Zulfahmy Wahab (IST/RADAR BOJONEGORO)
Zulfahmy Wahab (IST/RADAR BOJONEGORO)

 

Oleh:
Zulfahmy Wahab
Kader Muda Nahdlatul Ulama

 

RUNTUHNYA orde baru dan lahirnnya reformasi menjadi harapan baru rakyat Indonesia. Khususnya bagi Pemuda-Pemudi yang memiliki hasrat tinggi untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerahnya.

Karena, sebelumnya Pemerintah Orde Baru hanya melakukan sentralisasi pembangunan yang hanya terpusat saja. Sehingga daerah banyak yang tertinggal dari segi apapun. Baik ekonomi, sosial hingga budaya.

Maka lahirnya Reformasi ini menjadi spirit baru bagi perjalanan anak bangsa untuk kembali menata masa depan Indonesia. Dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan bersih. Dan tentunya memberikan pembangunan yang merata bukan hanya terpusat saja.

Atas dasar itulah yang mendorong lahirnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian melahirkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dimana tujuan dari Otonomi Daerah inilah memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya sendiri. Sehingga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat di suatu daerah tersebut.

Seperti apa yang dikatakan oleh Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya di Hari Jadi Otonomi Daerah beberapa waktu silam yang menegaskan secara filosofis tujuan dilaksanakannya otonomi daerah, melalui pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal. Hal itu dilakukan dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan”.

Namun secara fakta di lapangan daerah masih kesulitan untuk meningkatkan PAD nya. Sehingga Pemerintah perlu melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah. Dan perlu melakukan penggalangan kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk melakukan terobosan yang bermanfaat bagi signifikansi pembangun daerah.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan penghasil Minyak dan Gasnya. Bahkan 25% Produksi Minyak Nasional itu berasal dari Kota yang dijuluki sebagai Bumi Angling Darma. Dimana menurut SKK Migas, Produksi minyak di Lapangan Banyu Urip, Bojonegoro telah melampaui target plant of development (POD) dengan menghasilkan lebih dari 600 juta barel pada September 2023. Jumlah itu melebihi perkiraan potensinya yang saat itu diperkirakan 400 juta barel. Dimana melalui hasil Minyak dan Gas tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro sebagian besar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) produksi minyak di lapangan Banyu Urip tersebut sekitar 30% dari total PAD yang diterima.

Selain itu APBD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 sekitar Rp 7,7 Triliun termasuk tertinggi ke-2 dari seluruh kabupaten se-Indonesia.

Merujuk data BPS 2023 PDRB Kabupaten Bojonegoro sebesar 48,77% ditopang oleh industri migas. Masyarakat Bojonegoro patut bersyukur atas berkah sumberdaya alam tersebut. Namun, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak boleh terlena dengan kekayaan sesaat dari industrialisasi migas. Potensi yang besar ini harus dikelola secara tepat dan bijak untuk mempersiapkan masa depan generasi penerus. Dunia hari ini bergerak sangat cepat, pemerintah kabupaten Bojonegoro sebagai pemegang kekuasaan perlu membaca trend dunia dengan tepat.

Bojonegoro saat ini mengalami bonus demografi atau jumlah penduduk usia produktif melimpah. Namun, bonus demografi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih terdapat 4,69 persen pada 2022 lalu. Padahal, 2010 TPT hanya 3,29. Sehingga menjadi cermin bahwa bonus demografi belum diimbangi penyerapan maksimal tenaga kerja.

Sehingga dibutuhkan transformasi besar terhadap Pembangunan Daerah yang ada di Bojonegoro dengan memaksimalkan segala potensi yang ada. Bukan hanya sekedar bergantung dari sektor Minyak dan Gas saja. Diharapkan dengan potensi sumber energi yang besar dan investasi infrastruktur jalan yang 'nglenyer' dapat menghadirkan investor yang mengembangkan industri-industri baru. Terbatasnya lapangan kerja di Bojonegoro mengharuskan pemerintah kedepan untuk lebih inovatif dalam merumuskan kebijakan agar bonus demografi ini bisa menjadi berkah buat kita semua. Bukan malah menjadi petaka karena tingginya angka pengangguran tersebut. Pemerintah juga harus banyak melibatkan generasi muda untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi kreatif yang kini banyak digandrungi anak muda.

Kita juga bisa lihat trend saat ini, sebagai contoh negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Qatar atau yang terdekat dengan kita Brunei Darussalam mulai berpikir untuk membangun sumber ekonomi lain. Karena mereka sadar tak selamanya kita mengandalkan sektor ini, mengingat sumber daya alam akan habis sewaktu-waktu. Tapi sumber daya manusia tak terhingga habisnya. Sehingga perlu adanya pergeseran perspektif tidak hanya menjadikan pemuda sebagai subjek dari pembangunan. Namun perlu membidik pemuda sebagai objek dari suatu pembangunan. (*)

Editor : Yuan Edo Ramadhana
tito karnavian gas banyu urip pemuda pembangunan bojonegoro bonus demografi industri pendapatan pad minyak