Oleh: Sutawi
Peringatan Presiden Joko Widodo tentang potensi terjadi krisis pangan bakal melanda dunia, termasuk Indonesia, mulai terbukti. Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang. Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan disebutkan tiga kriteria krisis pangan, yaitu penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu; lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau penurunan konsumsi pangan pokok sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi.
Gejala krisis pangan di Indonesia, terutama beras, dapat diamati pada tiga indikator. Pertama, penurunan produksi beras. BPS mencatat total produksi beras nasional tahun 2023 hanya sekitar 30,89 juta ton, anjlok 650-an ribu ton dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Penurunan produksi ini sejalan dengan menyusutnya luas panen tahun 2023 sekitar 2,45 persen atau 0,26 juta hektar dari 10,45 juta hektar tahun 2022 menjadi 10,20 juta hektar tahun 2023. Penurunan luas panen terjadi akibat kondisi kekeringan berkepanjangan sebagai dampak fenomena El Nino, yang kemudian menyebabkan gagal panen di sejumlah wilayah di Indonesia. Penurunan produksi beras juga diakibatkan bencana banjir yang terjadi di berbagai daerah. Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan terdapat 50.469 hektar sawah di 20 propinsi yang gagal panen atau puso sepanjang tahun 2023 dikarenakan banjir.
El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normal yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan di wilayah Indonesia secara umum yang berimplikasi pada penurunan produksi pangan. Hasil kajian Irawan (2006) menyimpulkan peluang produksi pangan (padi dan palawija) yang hilang akibat El Nino rata-rata sebesar 3,06 persen atau sekitar 1,79 juta ton untuk setiap kejadian El Nino. Penurunan produksi pangan akibat El Nino pada komoditas padi sawah sebesar 2,43 persen (781,5 ribu ton), pada ladang 2,91 persen (63,3 ribu ton), jagung 11,93 persen (601,2 ribu ton), ubi kayu 1,28 persen (182,3 ribu ton), kacang tanah 3,30 persen (20,1 ribu ton), ubi jalar 4,74 persen (94,2 ribu ton), dan kedelai 5,10 persen (52,3 ribu ton). Bapanas memperkirakan penurunan produksi padi akibat El Nino bisa mencapai 5 persen.
Kedua, lonjakan harga beras. Panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Minggu 25 Februari 2024 mencatat rata-rata harga beras medium mencapai Rp14.390 per kilogram, sedangkan harga beras premium tembus Rp15.870 per kilogram. Harga beras tersebut masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah lewat Perbadan No.7/2023 sebesar Rp10.900 - Rp11.800 per kilogram untuk beras medium, dan Rp13.900 - Rp14.800 per kilogram untuk beras premium. Lonjakan harga beras menyebabkan antrean panjang masyarakat yang ingin memperoleh beras murah pada kegiatan operasi pasar di berbagai daerah.
Menurut Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi, lonjakan harga beras saat ini disebabkan adanya peningkatan permintaan, sementara ketersediannya menurun. Peningkatkan permintaan beras dipicu oleh gencarnya bantuan sosial (bansos) beras dari pemerintah. Mulai 2 Januari 2024, bantuan pangan beras kembali digulirkan pemerintah kepada total 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah penerima bantuan pangan beras di tahun 2024 ini mengalami peningkatan sekitar 8 persen dibandingkan jumlah penerima tahun sebelumnya yang sejumlah 21,3 juta KPM. Besaran bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram beras per KPM per bulan, sehingga dibutuhkan total beras 220.040,770 ton per bulan. Bantuan pangan beras di 2024 disalurkan mulai Januari sampai Maret dan dapat diperpanjang dari April sampai Juni dengan catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memungkinkan.
Ketiga, lonjakan volume impor beras. BPS melaporkan impor beras Indonesia mencapai 3,06 juta ton sepanjang tahun 2023. Angka ini meningkat 613,61 persen dibanding tahun 2022 yang hanya sebanyak 429.210 ton. Impor beras terbesar berasal dari Thailand dengan volume 1,38 juta ton (45,12%), Vietnam 1,15 juta ton (37,47%), Pakistan 309 ribu ton (10,1%), Myanmar 141 ribu ton (4,61%), dan dari negara-negara lainnya 83 ribu ton (2,7%). Volume impor beras tahun 2023 merupakan yang terbesar selama lima tahun terakhir. Selama periode tahun 2019 – 2022 volume impor beras rata-rata kurang dari 450.000 ton per tahun. Lonjakan volume impor merupakan titik nadir bagi ketahanan pangan dan swasembada pangan di Indonesia. Pada 14 Agustus 2022, Presiden Jokowi menerima “Penghargaan Sistem Pertanian Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi” dari International Rice Research Institute (IRRI) atau Institut Penelitian Padi Internasional yang berkantor pusat di Los Banos, Philippina. IRRI menilai Indonesia memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada 2019 - 2021 secara berturut-turut.
Impor beras pada tahun-tahun mendatang diperkirakan akan semakin sulit karena munculnya fenomena feeding frenzy (McMahon, 2014). Feeding frenzy (berebut makanan) merupakan situasi di mana negara pengekspor melakukan pembatasan terhadap arus keluar bahan pangan sebagai upaya menahan kenaikan harga dalam negeri, sedangkan negara pengimpor menghapus semua bea impor dan berupaya mendatangkan sebanyak mungkin bahan makanan untuk mengamankan persediaan dalam negeri. Sejak 20 Juli 2023, India dan Vietnam membatasi ekspor berasnya. India dan Vietnam merupakan negara asal impor beras terbesar Indonesia, selain Thailand. Jumlah negara yang membatasi ekspor pangan diperkirakan semakin banyak seiring berlarutnya perang Rusia-Ukraina sejak 24 Februari 2022 dan Hamas-Israel sejak 7 Oktober 2023. Menurut McMahon (2014) tindakan sebagian besar negara untuk mendahulukan kepentingan pangan nasional masing-masing daripada bersinergi merumuskan kebijakan demi kemakmuran bersama justru memicu kenaikan harga pangan dan memperparah krisis pangan dunia.
* Guru Besar Agribisnis Universitas
Muhammadiyah Malang
Editor : Hakam Alghivari