GERAKAN sosial secara praktik dapat memantik kolektif serta turut memberi ruang pada individu untuk rasa saling memiliki. Emile Durkheim, seorang ilmuwan Prancis mengatakan, bahwa solidaritas sosial merupakan perekat menyatukan masyarakat. Emile Durkheim telah mengidentifikasi jenis solidaritas sosial yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organik.
Adapun solidaritas mekanis menurut Durkheim, hubungan masyarakat yang akrab karena rasa kekeluargaan dan tidak memiliki pembagian kerja. Sedangkan, solidaritas organik merupakan hubungan masyarakat yang disatukan oleh perasaan butuh dan kepentingan oleh rasa saling ketergantungan.
Kondisi sosial menimbulkan hubungan antarindividu atau kelompok saling terikat. Sehingga, menciptakan perasaan moral dan kepercayaan dalam ekosistem sosial masyarakat yang dianut dengan seksama dan diperkuat pengalaman emosional bersama. Bojonegoro, tepatnya di bulan Agustus 2021 terbentuk gerakan solidaritas masyarakat bernama Rakyat Bantu Rakyat (RBR).
RBR muncul secara organik tanpa ada pakem strukturalnya. Inisiasinya oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unigoro. Lantas melebur dengan para pemuda Bojonegoro. Berdasar perspektif hukum, inisiasi muncul ketika keadilan pangan belum tercukupi. Kesadaran akan pentingnya sebuah aksi menjangkau lapisan sosial masyarakat bagi kaum intelektual, jadi sarana pengabdian.
Eksistensi Gerakan Sosial
Solidaritas RBR memulai sepak terjangnya dengan menyelenggarakan kegiatan bagi-bagi makanan kepada masyarakat saat masa pandemi Covid-19. Aaktivitas itu pula terkonsep sebagai bentuk protes satire menanggapi kinerja pemerintah. Saat pandemi berlangsung, kondisi ekonomi masyarakat Bojonegoro mengalami penurunan drastis.
Tindakan riil bagi-bagi makanan merupakan bentuk solidaritas nyata dalam menjaga asa di saat keterpurukan melanda masyarakat miskin kota. RBR dalam ruang geraknya aktif secara spontan membawa spirit dan nafas gerakan Food Not Bombs (FNB). FNB sendiri gerakan yang bermula ketika perang dingin terjadi dan penguasa memilih mengembangkan senjata nuklir daripada mengatasi kemiskinan dan kelaparan.
RBR dalam perannya menganut konsep komunitas mutualis, menurut Alexander Berkman ialah kehidupan sosial yang dijalankan komunitas mutualis berdasar pada kesepakatan sukarela dan kesepakatan terbuka.
Secara dinamis, RBR mengelola kebutuhan harian masyarakat dengan seksama, efektif, dan efesien. Meski tak bisa rutin, karena keterbatasan pengumpulan dana dan sumbangsih pakaian bekas. Namun, konsistensi kepedulian RBR ini membawa gelombang yang cukup menarik di arus pergerakan mahasiswa Bojonegoro tanpa embel-embel ormawa ataupun bendera kampusnya.
RBR memadukan kreativitas, kolektivitas, dan kepedulian terhadap masyarakat secara langsung. Agenda-agenda RBR di antarnaya pasar gratis, razia perut lapar, donasi bencana alam, advokasi penggusuran lahan, dan sebagainya. Bisa dibilang RBR cukup ambil peran dan mampu ciptakan perubahan.
Relevansi Gerakan Sosial dengan Kebijakan Publik
Secara umum kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contoh manifestasi dari kebijakan publik ialah memberi perubahan tata ruang kota atau bahkan tata kelola pemerintahan. Kabupaten Bojonegoro dalam perkembangannya melakukan pembangunan infrastruktur secara masif.
Perubahan tata ruang dan tata kelola pemerintahan sangat bisa dirasakan dengan beragam kebijakan yang selaras dengan masyarakat ataupun kebijakan penuh kontroversi. Seperti penebangan pohon penuduh untuk merapikan trotoar, pemindahan pasar kota, pembangunan jalan nasional dengan APBD, syarat pencairan ADD harus lunas pajak 100 persen, dan sebagainya.
Kebijakan publik diterapkan tidak serta merta memiliki keputusan absolut. Adanya narasi pembanding akan ketidaksesuaian kebijakan perlu dilontarkan dengan daya kritis dari masyarakat atau suatu gerakan sosial seperti RBR.
Dinamika gerakan sosial jadi aspek utama menyuarakan ketidakadilan pemerintah dalam menjalankan peranannya. Meskipun upaya yang akan dilakukan menjadi perjuangan tak bisa dimenangkan. Setidaknya cukup untuk disuarakan. Ada banyak bentuk dan pola kritikan yang bisa dilakukan melalui beragam cara menampar pemerintah.
Seperti pada saat gerakan mahasiswa di Jerman pada tahun 1968-an, 68er-Bewegung dengan menyerukan semboyan dan slogan-slogan sangar seperti “Der Stein bestimmt das Bewußtein” yang artinya terkadang lemparan batu itu diperlukan untuk membangkitkan kesadaran pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk menjalankan tugas-tugasnya.
Hal tersebut dapat diekspresikan melalui aksi, kreasi seni, dan medium budaya popular lainnya guna menekan segala bentuk otoritarianisme di lingkar pemerintahan. Mahasiswa dapat menjadi pelopor dari gerakan-gerakan akar rumput yang terafiliasi oleh masyarakat.
Gerakan RBR dapat memantik daya kritis mahasiswa lokal di Bojonegoro untuk membangun jaringan aliansi yang masuk pada akar rumput masyarakat. Sehingga memberi antitesis pada kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak berdasar pada kepentingan masyarakat.
Pemantik ini juga dapat memberi gelombang pada masyarakat agar dapat menanamkan budaya kritis dan menjadi poros edukasi terhadap masyarakat Bojonegoro. Melalui medium RBR, komunitas ini dapat membentuk jaringan solidaritas dalam melakukan pengawalan pada masyarakat hingga proses advokasi dari beberapa isu yang sekiranya mengalami krisis keadilan. (*)
*Bahrul Alam
Pengamat Gerakan Sosial