BERBICARA infrastruktur lekat kaitannya dengan bangunan fisik gedung, jalan, hingga jembatan. Pernahkah terlintas berapa banyak infrastuktur dibangun beberapa tahun terakhir? Sepertinya rerata masyarakat Bojonegoro melek perkara bangun membangun itu. Menjadi perbincangan anak muda, dewasa, hingga golongan tua. Baik di teras rumah, warung pecel lele, hingga warung kopi. Seakan menjadi isu hangat akhir-akhir ini.
Beberapa berpendapat semakin banyak akses dibangun menuju pelosok menguntungkan bagi masyarakat. Namun, tak sedikit pula ada yang bergumam bahwa daerahnya belum terjamah pembangunan yang kata dan realitanya merujuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bojonegoro yang fantastis. Hingga turah menjadi silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran.
Sering kali saya ngopi bersama teman-teman dari berbagai kalangan usia dan latar belakang pendidikan berbeda. Ternyata, tak sedikit dari mereka mengkritisi arah pembangunan Bojonegoro ke depan. Untuk apa, siapa, dan bagaimana seharusnya.
Apakah benar pemerintah sudah menjadikan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di mana anggaran dibelanjakan untuk kesejahteraan mereka. Ini tentu tidak akan selesai hanya dengan bergumam, melihat, dan berdiskusi.
Pembangunan infrastruktur acap kali dianggap bias oleh masyarakat. Sebab katanya, belum menyeluruh dan hanya di daerah potensial. Namun, benarkah itu tentu tergantung pemikiran dan analisis masing-masing individu.
Seperti halnya, pembangunan kini kian memanas karena pergolakan di dalamnya berasal dari masyarakat terdampak. Misal pembangunan Bendungan Karangnongko dan flyover Jetak.
Di mana warga terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko khususnya berada di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, rerata dari mereka bukan keseluruhan mengatakan keberatan terkait skema ganti untung. Bagaimana besaran bila diuangkan dan mekanisme relokasi disediakan.
Berikutnya, yakni flyover Jetak di mana warga menolak desain pertama memakan pemakaman umum Keluarahan Jetak, Kecamatan Bojonegoro Kota. Lagi-lagi, warga mulai angkat bicara. Yakni terkait pembangunan flyover Proliman yang membutuhkan lahan tepat.
Nah, ini baru sedikit perihal pembangunan infrastruktur yang besar dan menjadi perhatian. Lantas, adakah lainnya patut diperhatian dan mendapat atensi lebih. Tentu ada, yakni pembangunan jembatan di Desa Turi, Kecamatan Tambakrejo yang dikabarkan telah putus sejak November 2022. Menjadikan warga terpaksa melawan arus seberangi sungai dalam aktivitas sehari-hari. Melihat lamanya jembatan belum dibangun, apakah pemerintah bias dan hanya mengutamakan daerah tertentu. Ini tentu juga menjadi pertanyaan.
Sementara, akses menuju Desa Ngelo juga patut diperhitungkan. Untuk menuju desa di perbatasan Bojonegoro-Blora itu melalui dua akses memiliki banyak kurangnya. Pertama melewati Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, hanya bisa dilewati ketika musim kemarau dan menempuh waktu berjam-jam.
Akses satunya, menyeberangi Sungai Bengawan Solo menggunakan perahu kayu dengan muatan maksimal lima orang. Tentu ini memiliki bahaya ketika air mulai pasang.
Namun, persoalan ini memang kerap terjadi. Ada pro kontra setiap situasi.
Tergantung bagaimana sikap eksekutor di sini pemkab secara masif memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada warga baik terdampak maupun tidak terkait urgensi pembangunan. Pendekatan emosional dan sosial diperlukan di sini. (*)
*YANA DWI KURNIYA WATI
Wartawan Radar Bojonegoro