Tetapi, saat ini ada beberapa kasus sengketa belum tuntas. Mampukah Bupati Anna menuntaskan kasus-kasus tersebut sebelum mengakhiri masa jabatannya? Jika tidak, kasus-kasus itu menjadi warisan.
Pasangan Anna-Wawan dilantik 24 September 2018. Pasangan diusung PKB dan PDIP ini menang dalam Pilkada Bojonegoro digelar 27 Juni 2018. Sejak tahun pertama menjabat, pasangan ini tidak akur. Bengkerengan. Masing-masing berjalan sendiri.
Beberapa kasus bakal diwariskan Bupati Anna, di antaranya sengketa hukum. Bupati Anna digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya. Penggugatnya, Lalu M. Syahril Majidi, direktur utama PT ADS (Asri Dharma Sejahtera) yang diberhentikan oleh Bupati Anna pada 26 Agustus 2022. PT ADS perusahaan milik Pemkab Bojonegoro. Bupati menunjuk Mohammad Kundori sebagai pengganti Syahril Majidi.
Syahril menganggap pemberhentian dirinya tidak sah. Tidak prosedural. Dia lalu menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Tidak puas atas putusan PTUN Surabaya, Syahril banding ke Pengadilan Tinggi (PT) TUN Surabaya. Hasilnya, putusan PT TUN Surabaya menerima banding pihak Syahril, membatalkan putusan PTUN Surabaya, dan memerintahkan bupati merehabilitasi kedudukan Syahril sebagaimana sebelum ada pemberhentian. Putusan PT TUN Surabaya tertanggal 4 Mei 2023. (beritajatim.com//8 Mei 2023).
Hingga hari ini, sengketa belum final. Sebab, bupati dinyatakan bersalah PT TUN Surabaya dalam pemberhentian direktur utama PT ADS belum mengambil sikap terkait putusan pengadilan tersebut.
Kasus sengketa hukum lainnya adalah soal gugatan oleh S. Marman, seorang warga Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Tergugatnya Bupati Bojonegoro, Kades Banjarsari, dan turut tergugat BPN. Marman menuduh bupati telah menggunakan tanahnya secara tidak sah untuk pembangunan rumah pemotongan hewan (RPH). Kasus sengketa ini masih sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.
Kasus lainnya terkait pemindahan pedagang Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata atau Pasar Banjarejo 2. Sebaliknya, para pedagang ngotot menolak dipindah. Beberapa kali mereka berunjuk rasa ke DPRD. Kadang, show of force membangkitkan moral para pedagang.
Dua kasus sengketa hukum dan kasus pemindahan pedagang tersebut perlu segera diselesaikan oleh bupati. Jika sampai berlarut, dikhawatirkan keburu posisi Bupati Anna digantikan oleh Plt Bupati mulai September 2023 nanti. Jika tidak juga selesai, sengketa itu akan membebani bupati dan wakil bupati baru hasil Pilkada 2024. Kita tentu belum tahu bagaimana hasil Pilkada 2024 nanti. Apakah Anna Muawanah terpilih lagi atau tidak, kita juga belum tahu.
Jika kasus-kasus itu berlarut-larut tentu berpotensi merugikan banyak pihak. Pertama, merugikan citra Bupati Anna. Bupati dianggap meninggalkan beberapa masalah tidak terselesaikan selama masa jabatannya.
Kedua, membebani Plt Bupati pengganti Bupati Anna. Masa jabatan Plt terbatas. Hanya sampai dilantiknya bupati definitif hasil Pilkada November 2024. Ketiga, rakyat Bojonegoro yang peduli terhadap daerahnya, tentu juga kurang senang jika ada kekisruhan di jajaran direksi PT ADS.
Mereka khawatir, kekisruhan itu berpengaruh kinerja PT ADS sebagai perusahaan milik daerah. Apalagi, dalam kasus gugatan S. Marman terkait tuduhan penyerobotan tanahnya, Marman konon menuntut ganti rugi Rp 6 miliar. Jika nanti bupati kalah di pengadilan dan harus membayar ganti rugi Rp 6 miliar, tentu itu bisa merugikan keuangan daerah.
Terkait sengketa dengan Dirut PT ADS, mungkin posisi bupati juga dilematis. Satu sisi, bupati sudah menunjuk Moh. Kundori sebagai Dirut PT ADS pasca pemberhentian Lalu M. Syahril Majidi. Sisi lain, putusan PT TUN Surabaya menyatakan bahwa pemberhentian M. Syahril tidak sah, dan memerintahkan bupati merehabilitasi.
Dalam hal ini bupati dihadapkan pada pilihan dilematis. Jika mematuhi putusan PT TUN Surabaya dengan mengembalikan kedudukan Syahril, lalu bagaimana dengan kedudukan Kundori? Tetapi, jika bupati tidak melaksanakan putusan PT TUN Surabaya tersebut tentu dipersalahkan banyak orang. Pihak Syahril mungkin terus mempermasalahkannya lewat jalur hukum.
Publik Bojonegoro berharap kasus-kasus sengketa segera terselesaikan. Gugatan warga terkait tuduhan penyerobotan tanah milik warga semoga terselesaikan dengan baik. Begitu pula kasus pemindahan pedagang Pasar Kota. Ngesakke wong cilik. Mudah-mudahan segera menemukan win-win solution, dan happy ending untuk semua. (*)
*) Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro.
Editor : M. Yusuf Purwanto