PENYAKIT Mulut dan Kuku (PMK) telah meluas dan menjadi permasalahan serius. Lebih parahnya lagi, wabah ini muncul ketika hari raya idul adha akan datang. Itu artinya, akan ada hambatan dalam distribusi hewan qurban.
Penyakit yang menyerang hewan ternak seperti sapi dan kambing ini, sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia, melainkan sudah ada sejak tahun 1887. Dimana waktu itu, wabah menjamah Indonesia setelah banyaknya impor sapi dari Belanda. Kemudian, berkat penanganan yang dilakukan pada masa itu, wabah PMK terakhir di Jawa ditemukan pada tahun 1983. Lalu kenapa wabah ini kembali menyerang Indonesia? Apa penyebabnya? Dan siapa yang salah?
Jika ada yang mengatakan bahwa wabah PMK adalah bagian dari dampak disahkannya omnibus law, maka saya adalah orang yang sepakat akan hal itu. Omnibus law menjadi pintu utama masuknya segala sesuatu yang berasal dari luar negara kita, termasuk berbagai jenis hewan ternak. Dan sialnya, wabah pun bisa masuk dengan leluasa ke negara kita.
Banyak yang terkecoh bahwa omnibus law hanyalah undang-undang yang mengatur persoalan buruh saja. Nyatanya? Tidak. Undang-undang ini juga memiliki power untuk memberi kemudahan bagi aktivitas impor, salah satunya impor terkait dengan hewan ternak. Apalagi impor hewan ternak yang dilakukan bisa dari mana saja, termasuk negara yang tidak bebas PMK, seperti India.
Memang, belum dapat dikonfirmasi secara pasti dari mana asal muasal muncul kembalinya wabah PMK ini. Tapi satu hal yang pasti, yakni negara Indonesia melalui pemerintah membolehkan impor hewan ternak dari negara yang masih terjangkit PMK. Mengetahui hal ini, miris bukan? Seolah-olah kebijakan seperti ini adalah hal wajar dan tidak menimbulkan masalah besar, padahal dampaknya sangat terlihat di depan mata.
Maka jelas, masalah utamanya terletak pada adanya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian, untuk menangani persoalan akut ini, pemerintah bisa apa? Besar harapan dari masyarakat agar wabah yang menyerang hewan ternak ini segera ditangani. Apalagi, semakin dekat dengan hari raya idul qurban.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (KEMENTAN) telah memberikan informasi terkait dengan penanganan terbaru, yakni dengan melakukan vaksinasi terhadap sapi yang masih sehat, dengan tujuan agar tidak tertular oleh hewan yang sudah terjangkit penyakit mulut dan kuku ini. Tentu, langkah ini merupakan jalan antisipasi yang bagus, mengingat banyak hewan ternak yang sudah terpapar.
Namun, bagaimana dengan nasib hewan ternak yang sedang terpapar penyakit mulut dan kuku? Apakah sudah ada penanganan secara seirus? Ini menjadi pertanyaan banyak orang, terutama bagi peternak dan mereka yang sedang memilih hewan untuk kebutuhan qurban. Karena, penanganan pemerintah terkait hewan yang sudah terjangkit penyakit ini, belum sepenuhnya terlihat.
Tentu, masyarakat memiliki harapan besar terkait dengan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah. Solusi antisipasi dan pengobatan menjadi dua hal penting yang diharapkan. Begitu juga dengan kebijakan yang sudah jelas berdampak buruk bagi masyarakat luas, agar segara ditinjau lagi.
Tak bisa dipungkiri, selain menjadi masa sulit menuju hari raya idul adha, kejadian ini juga menyengsarakan para peternak Indonesia. Mereka ikut menanggung kerugian besar akibat adanya penyebaran penyakit PMK ini. Dampak buruk ini benar-benar menyakitkan dan harus mendapatkan penanganan secara serius.
Dilansir dari suara.com, sampai dengan 18 Juni 2022, tercatat bahwa penyakit mulut dan kuku ini telah menyebar ke 19 Provinsi dan 199 Kabupaten/Kota, dengan jumlah kasus sakit sebanyak 184.646 ekor, sembuh 56.822 ekor, pemotongan bersyarat 1.394 ekor, kematian 921 ekor, dan yang sudah divaksinasi sebanyak 51 ekor. Sedangkan, jumlah populasi seluruh ternak yang memiliki resiko dan terancam, sebanyak 48.779.326 ekor. Dengan data tersebut, dapat kita ketahui bagaimana wabah PMK ini benar-benar menjadi permasalahan yang tidak remeh.
Lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan bahwa potensi kerugian akibat adanya wabah PMK, mencapai Rp 254,45 miliar. Kisaran tersebut terhitung sejak kasus PMK pertama kali ditemukan di Gresik, sekitar delapan minggu terakhir.
Dari data yang ada, dapat kita ketahui bagaimana kemudian penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini memiliki jumlah yang banyak. Dan harus diwaspadai secara ketat, karena memang penyakit ini sifatnya menular dan mampu menyebar secara luas. Oleh karena itu, selain harus menangani, pemerintah juga harus konsisten mengawal adanya wabah ini. Sebab jika terabaikan, dampak buruknya akan semakin luas dan kerugian akan semakin banyak.
Besar harapan agar wabah yang menjangkit hewan ternak seperti sapi dan kambing ini segera teratasi dengan cepat dan benar, sekaligus kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah seperti omnibus law, segara dikoreksi dan dicabut. Dampak buruknya luas, menyangkut kehidupan banyak orang, dan itu yang harus menjadi fokus perhatian.
Ahmad Aulia Risky Pratama
Kader Hijau Muhammadiyah, Alumni Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Editor : M. Yusuf Purwanto