RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang terindikasi melakukan transaksi judi online (judol) kini menjadi perhatian pemerintah. Data penerima bansos disandingkan dengan data transaksi judi online untuk memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya menyebut terdapat 1.494.652 KPM Program Sembako yang penyalurannya ditangguhkan karena terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan pemadanan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 794.475 KPM juga tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa status terindikasi tidak sama dengan terbukti melakukan judi online. Pemerintah masih melakukan proses verifikasi terhadap data tersebut.
Karena itu, penerima bansos yang merasa tidak pernah melakukan transaksi judi online tetap memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau sanggahan.
Baca Juga: Mengenal Penerima Manfaat Desil Kemensos, Ini Detail Pengelompokan Desil 1 sampai 10
Bagaimana Nasib Bansos yang Ditangguhkan?
Bansos bagi KPM yang masuk dalam data indikasi judi online dapat ditangguhkan selama proses verifikasi berlangsung.
Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya kesalahan atau penerima tidak terbukti melakukan aktivitas yang menjadi dasar penangguhan, terdapat mekanisme untuk mengajukan klarifikasi.
Proses klarifikasi dapat dilakukan melalui operator desa atau kelurahan menggunakan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
Penerima yang mengajukan sanggahan perlu melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, termasuk berita acara klarifikasi sanggahan dan surat pernyataan.
Sebaliknya, apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya keterlibatan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah, status kepesertaan bansos dapat dihentikan atau dinonaktifkan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran sekaligus mencegah dana bantuan digunakan atau mengalir untuk aktivitas judi online.
Bukan Berarti Semua Penerima Bansos Bermain Judol
Penting bagi masyarakat untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa seseorang yang masuk dalam data indikasi judi online pasti merupakan pemain judi online.
Pemadanan data merupakan tahap awal untuk menemukan rekening atau identitas yang perlu diperiksa lebih lanjut. Dalam sejumlah kasus di daerah, pemerintah daerah juga menemukan adanya penerima bansos yang mengaku tidak pernah melakukan transaksi judi online.
Baca Juga: Sudah Masuk Desil 1 sampai 4 tapi Bansos Belum Cair? Ini yang Perlu Dipahami
Karena itu, jalur klarifikasi menjadi penting untuk memastikan apakah indikasi tersebut benar-benar berkaitan dengan penerima bansos atau terdapat faktor lain, termasuk penggunaan rekening oleh pihak lain.
Bagi masyarakat yang mengalami penangguhan bansos karena terindikasi judol, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menghubungi pemerintah desa atau kelurahan untuk mengetahui status kepesertaan dan mekanisme klarifikasi yang tersedia.
Dengan demikian, masuknya nama atau data keluarga penerima manfaat dalam daftar indikasi judi online tidak serta-merta berarti bantuan dicabut secara permanen. Status akhir tetap bergantung pada proses verifikasi dan ketentuan yang berlaku. (*)
Editor : Bhagas Dani Purwoko