RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, akhirnya angkat bicara merespons polemik pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat yang tengah viral di media sosial. Dilansir dari Jawa Pos, bertempat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026), Gus Ipul mengklarifikasi kecurigaan publik terkait pagu anggaran yang mencapai Rp 700.000 per pasang sepatu bagi siswa SD hingga SMA.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah melalui mekanisme survei, konsultasi, hingga audit ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan tidak adanya penyimpangan anggaran.
"Sudah Bukan Waktunya Otak-atik Anggaran!"
Menghadapi derasnya kritik netizen, Gus Ipul memberikan pernyataan menohok mengenai integritas kementeriannya. Ia menekankan bahwa era manipulasi anggaran sudah berakhir, terutama untuk program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Dugaan Markup Harga Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu Jadi Sorotan KPK: Telan Anggaran Rp 27 Miliar
“Kementerian Sosial menjadi salah satu yang diberi tugas untuk melaksanakan program strategis nasional, yaitu Sekolah Rakyat. Saya sampaikan sejak awal, sudah bukan waktunya lagi otak-atik anggaran kementerian. Sudah bukan waktunya lagi korupsi, sudah bukan waktunya lagi kongkalikong. Tidak waktunya lagi sekarang ini kita melakukan penyimpangan,” tegas Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan bahwa struktur anggaran ini bukanlah proyek "dadakan", melainkan sudah disusun secara sistematis sejak tahun 2025. Ia juga menjamin bahwa setiap temuan dari lembaga audit akan langsung ditindaklanjuti.
Mekanisme Pagu: Dari Survei Hingga Audit BPK
Gus Ipul membeberkan bahwa penetapan harga tersebut tidak muncul dari ruang hampa. Prosesnya melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) yang melakukan survei pasar dan konsultasi sebelum pagu diputuskan.
“Pagunya telah ditetapkan, dan pagu ini ditetapkan setelah melalui survei, atau lebih sederhananya setelah melalui mekanisme yang ada. Jadi menetapkan pagu ini sebelumnya melalui survei dan kemudian dikonsultasikan, setelah itu ditetapkan sebagai pagu,” bebernya.
Ia juga memastikan bahwa pihak ketiga yang memenangkan tender adalah mereka yang mampu memberikan harga paling kompetitif namun tetap memenuhi standar spesifikasi yang ketat. Hingga saat ini, sepatu-sepatu tersebut dilaporkan telah didistribusikan kepada 32.000 siswa Sekolah Rakyat.
Data Transparansi: Anggaran Sepatu Guru dan Siswa
Untuk menjawab rasa penasaran publik, berikut adalah rincian pagu anggaran pengadaan sepatu guru dan siswa di Sirup LKPP:
| Jenis Sepatu | Pagu Anggaran |
|
Sepatu PDH - PERLENGKAPAN SISWA |
Rp 27,541,500,000 |
| Sepatu PDL - PERLENGKAPAN SISWA |
Rp 27,541,500,000 |
| Sepatu Sekolah - PERLENGKAPAN SISWA | Rp 27,541,500,000 |
| Sepatu Olahraga - PERLENGKAPAN SISWA | Rp 19,672,500,000 |
| Sepatu Dinas Guru - PERLENGKAPAN GURU | Rp 5,570,600,000 |
| Sepatu Olahraga Guru - PERLENGKAPAN GURU | Rp 3,979,000,000 |
Mengapa Publik Curiga?
Meskipun Gus Ipul telah memberikan klarifikasi, publik sebelumnya menyoroti adanya selisih signifikan jika dibandingkan dengan harga retail sepatu lokal berkualitas tinggi di pasaran yang umumnya berada di rentang Rp 179.000 hingga Rp 300.000.
Sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik, pengawasan masyarakat terhadap pengadaan barang dan jasa (PBJ) memang sangat diperlukan. Merujuk pada standar audit pemerintah, transparansi dalam setiap sen uang negara adalah kewajiban mutlak. Anda dapat memantau standar prosedur audit pengadaan barang jasa melalui portal resmi BPK RI atau BPKP untuk memahami bagaimana negara menjaga asetnya.
“Tentu yang paling murah dan memenuhi spesifikasi, memenuhi standar yang telah ditetapkan," tutup Gus Ipul sebagai jaminan bahwa program ini berjalan sesuai rel. (*)
Editor : Bhagas Dani Purwoko